Tak Hadiri RDP, Hefriansyah Dinilai ‘Lecehkan’ DPRD Siantar

Wali Kota Siantar, Hefriansyah.

Siantar, Lintangnews.com | Tindak lanjut persoalan gaji pegawai Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ), Komisi II DPRD Kota Siantar adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Hanya saja, Wali Kota Siantar, Hefriansyah tak hadir walaupun undangan telah disampaikan.

Akibat ketidakhadiran ini, DPRD Siantar merasa dilecehkan oleh Wali Kota, Herfiansyah selaku pemilik PDPHJ.

Netty Sianturi selaku Sekretaris Komisi II DPRD Siantar menilai kalau Wali Kota telah melecehkan legislatif karena tidak mengindahkan undangan yang telah diberikan.

“Undangan kita tidak dihargai, ini pelecehan namanya kepada DPRD. Padahal undangan telah disampaikan, begitu juga Badan Pengawas dan Direktur yang hadir masa hanya 1 orang (masing-masing Badan Pengawas dan Direktur) tanpa jajaran Direksi,” ujarnya geram, Senin (23/12/2019).

Hal senada disampaikan Suandi Apohman. Menurutnya, ketidakhadiran Wali Kota sebuah hal yang kurang pantas, dan membuat mereka gerah.

“Hal ini tidak menyenangkan buat anggota dewan karena telah mengundang Wali Kota akan tetapi tidak mengindahkan undangan tersebut. Kita telah mengundang Wali Kota selaku pemilik, Badan Pengawas dan Direksi, akan tetapi yang hadir hanya dua orang saja jadi kita DPRD di sini dianggap kecil,” ujarnya dengan nada tinggi sembari menyampaikan, rapat tersebut tak perlu dilanjutkan lagi.

Ferry Sinamo Wakil Ketua Komisi II menilai ketidak hadiran Wali Kota membuat kekecewaan dan mengancam akan melakukan hak Interpelasi.

“Wali Kota tidak hadir, jadi rapat ini ditutup dan akan dilanjutkan di bulan Januari tahun 2020. Kita DPRD kecewa dengan tindakan Wali Kota tidak mengindahkan undangan yang telah diberikan,” tutupnya.

Dia juga mengatakan, akan melakukan tindak lanjut pada tanggal 6 Januari 2020, kalau tidak dihadiri, maka akan melakukan hak interpelasi.

Seperti diketahui sebelumnya, DPRD Siantar telah melayangkan surat kepada Wali Kota, Hefriansyah pada tanggal 18 Desember 2019. Dalam surat itu ada 5 tuntutan DPRD sesuai hasil RDP tanggal 17 Desember 2019. (Elisbet)