Tanpa ada Pungutan, 25 Orang WBP Lapas Tebingtinggi Bebas

Pihak Lapas Tebingtingggi bersama 25 orang WBP yang dibebaskan.

Tebingtinggi, Lintangnews.com | Sebanyak 25 orang Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kota Tebingtinggi dibebaskan tanpa ada pungutan sepeser pun.

WBP yang dibebaskan terdiri dari 24 orang laki-laki dan 1 orang wanita.

Pembebasan itu setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Ini diberlakukan bagi narapidana (napi) dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Hal ini dijelaskan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Tebingtinggi, Herliadi melalui Kasi Binadik, Leonard Panjaitan didampingi Kasubsi Registrasi dan Binkemas, Ziko Manalu, Kamis (15/7/2021).

“Peraturan itu sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi napi dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19,” sebut Leonard.

Menurutnya, hal ini sebagai upaya lanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lapas melalui pemberian asimilasi dan integrasi.

Leonard menuturkan, Ditjen PAS terus berusaha mengakomodir seluruh WBP, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah dan berdampak luas terhadap semua segi kehidupan masyarakat.

“Kita sudah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak terkait kebijakan itu, namun tentu masih perlu penyempurnaan lagi. Sehingga apabila dilakukan pengeluaran napi dan anak, diharapkan dapat meminimalisir pengulangan pelanggaran dan tidak muncul keresahan di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.

Perlu diketahui, asimilasi tidak akan diberikan yang melakukan tindak pidana terkait narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain itu, asimilasi tidak diberikan dengan tindak pidana pembunuhan pasal 339 dan pasal 340, pencurian dengan kekerasan pasal 365, kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap anak sebagai korban pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Perlu kami pertegas, seluruh proses layanan asimilasi dan integrasi tidak dipungut biaya apa pun. Kita tetap mengedepankan protokoler kesehatan (prokes) di lingkungan Lapas Tebingtinggi,” sebut Leonard. (Purba)