Paripurna Ranperda APBD Tahun 2020, Ini Saran Pendapat Akhir Fraksi DPRD Samosir 

Rapat paripurna yang digelar DPRD Samosir.

Samosir, Lintangnews.com | DPRD Kabupaten Samosir melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Rabu (14/7/2021).

Paripurna itu dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Samosir, Bupati, Vandiko Gultom, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan insan pers.

Ketua DPRD, Saut Martua Tamba selaku pimpinan rapat sebelumnya mengajak yang hadir sejenak berdoa untuk kebaikan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta para tenaga kesehatan agar diberikan semangat dan kekuatan dalam melayani pasien.

Selanjutnya mempersilahkan para juru bicara fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir. Ini diawali dari Fraksi PKB dibacakan Noni Sulvia, Fraksi PDI-Perjuangan (Sorta Ertaty Siahaan), Fraksi Golkar (Parluhutan Sinaga) dan Fraksi Gabungan (Saurtua Silalahi).

Secara umum fraksi-fraksi memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan pemerintahan kedepan dan efektifitas kerja pada setiap OPD.

Di antaranya, perencanaan setiap program dan kegiatan dapat lebih baik dengan berbasis data dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pelayanan di setiap fasilitas kesehatan (faskes) semisal RSUD Hadrianus Sinaga dan struktur organisasi yang efisien.

Kemudian, kantor UPTD Pertanian agar difungsikan, kajian penerapan belajar tatap muka, pengelolaan pasar lebih baik, pembentukan BUMDes, evaluasi perangkat Desa, penertiban bangunan di tanah pemerintah dan sinergitas antar OPD harus diperkuat.

Dalam hal perubahan Perda OPD, pada prinsipnya sepakat adanya penggabungan beberapa OPD untuk efisiensi dan efektifitas pemerintah. Namun disarankan agar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERAKP) digabung ke Dinas Pekerjaan Umim dan Penataan Ruang (PUPR).

Usai mendengar penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pimpinan rapat menyampaikan agar saran dan masukan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti, sehingga jalannya roda pemerintahan di Samosir dapat lebih baik dan hasilnya dirasakan seluruh masyarakat. (Tua)