Terkait Dana Desa, KPK Sambangi Tobasa

Gedung KPK.

Tobasa, Lintangnews.com | Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambangi 4 Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).

Kedatangan KPK memberikan pemahaman administrasi, regulasi kinerja sesuai dari aturan Kementrian Desa (Kemendes) dalam pemaksimalan penggunaan dana desa, untuk kesejahteraan masyarakat.

Kedatangan KPK mendapat dukungan penuh dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Tobasa, Henry Silalahi, yang bertujuan lebih meningkatkan pemahaman Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya tentang penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sudah sepantasnya KPK turun memonitoring penggunaan dana desa, agar setiap Kades khususnya di Tobasa lebih memahami pengalokasian pembangunan yang benar- benar untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan,” terang Henry, Jumat (12/7/2019).

Dilanjutkan, kedatangan KPK di  Kecamatan Pintu Pohan, Lumbanjulu, Laguboti dan Kecamatan Balige, pada Jumat (12/7/2019) itu diharapkan dapat lebih mematangkan dan memotivasi Kades dan perangkatnya tentang prioritas pembangunan yang menggunakan dana desa

Henry mengatakan pihaknya sudah melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa dan Kades. Lalu pemberian dukungan kepada, pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Demikian juga pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Selanjutnya tugas-tugas pembantuan pemerintahan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan pelayanan administrasi internal dan eksternal desa.

Semua itu harus sesuai Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa, Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD, serta Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.

“Tetapi tidak tertutup kemungkinan monitoring yang dilakukan KPK didampingi Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Tobasa menjadi temuan dari KPK nantinya. Ini tergantung dari laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa, disamping pemanfaatan bangunan sejauh mana dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat desa,” terang Henry. (asri)