Terungkap Percetakan Rekanan Kabid SMP Disdik Simalungun Bermain

147
Supir pribadi Toran Tambunan dan majikannya, Kabid SMP Disdik Simalungun, Orendina Lingga.

Simalungun, Lintangnews.com | Meski sempat berkelit, percetakan yang disebut Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun, Orendina Lingga kerja sama dengan supir pribadinya, Toran Tambunan menjalankan bisnis spanduk dan kalender ke SMP Negeri akhirnya terungkap.

“Percetakannya di sana. Lupa nama jalannya. Pokoknya, dari Jalan Jawa lah masuk, kemudian belok kiri,” ungkap salaj seorang sumber saat ditemui, Rabu (6/11/2019) kemarin.

Bahkan, di percetakan itu sekaligus dicateringkan atau diborongkan Surat Pertanggung jawaban (SPj) untuk spanduk bertuliskan ‘Penerimaan Siswa Baru Gratis Tidak Dipungut Biaya’ dan kalender.

“Kalau SPj nya dicateringkan di percetakan itu juga. Cek saja lah langsung ke sana. Tanya kan sama pengusaha percetakan itu,” katanya sembari memberikan nomor kontak, Toran Tambunan.

Sementara, Toran Tambunan, Kamis (7/11/2019) sekira pukul 16.48 WIB kepada wartawan membenarkan percetakan itu berlokasi di Jalan Jeruk.

“Iya di Jalan Jeruk,” jawabnya singkat, sembari mengaku sedang menurunkan beras.

Sebelumnya, Orendina Lingga mengaku mengetahui dan memberi ijin kepada supir pribadinya untuk memasok spanduk dan kalender.

“Iya, kalau itu dia kerja sama dengan percetakan. Saya ketahui. Tetapi, bukan saya pelakunya,” kilahnya, sembari menolak pertanyaan wartawan untuk menyebutkan nama percetakan yang dimaksud.

Untuk harga spanduk dan kalender, Orendina membenarkan dijual seharga Rp 300 ribu dan dibayar menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikelola SMP Negeri.

“Itu nanti dibayar pakai dana BOS. Dimasukan duluan ke RKS (Rencana Kerja Siswa). Harganya Rp 300 ribu. Panjangnya 5 meter dan tingginya 1 meter. Sepanjang yang saya tau ya,” papar Orendina.

Ketika disinggung mengenai harga spanduk dan kalender bisa diketahui, namun berita yang gencar seminggu belakangan ini justru dinilai tidak benar, Orendina menyampaikan, tau karena diberitahu. “Tau lah, karena dikasih tau,” elaknya.

Diketahui, SMP se Kabupaten Simalungun jumlah berjumlah 62 unit. “Ada 62 SMP. Bukan resmi. Mereka minta izin ke saya,” jelas Orendina seraya menyampaikan, supir pribadinya sebagai rekanan dari percetakan.

Selain itu, Orendina menuturkan, tidak ada merampok meubiler (bangku dan meja) dan menyampaikan rehabilitasi ruang belajar SMP dikerjakan swakelola.

“Saya bukan perampok. Masa pejabat dibilang perampok. Swakelola itu dan konsultannya marga Tindaon,” jelasnya.

Seperti diketahui, ragam bisnis di Disdik Simalungun di antaranya, pakaian olah raga, rencana pengadaan album raport murid dan pengadaan gambar Presiden-Wakil Presiden.

Dari bisnis pakaian olah raga untuk murid SMP dan SD, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Elpiani Sitepu diduga mendapatkan fee.

“Rp 20 ribu lah disisihkan untuk dibagi. Rp 5 ribu per siswa jatah Kadis, Korwil, Pengawas dan Kepala Sekolah (Kepsek),” beber seorang pengusaha, Selasa (22/10/2019).

Sedangkan, sepasang pakaian olah raga untuk siswa SD seharga Rp 120 ribu. Kemudian, dari pemasok, sepasang pakaian olah raga untuk siswa SMP dijual seharga Rp 165 ribu. Namun, pihak SMP menjualnya seharga Rp 200 ribu.

“Kalau sepasang pakaian olah raga SMP dari pemasok Rp 165 ribu. Tapi, dijual ke siswa Rp 200 ribu. Makanya, untung Rp 35 ribu itu disisihkan Rp 20 ribu untuk fee Kadis, Korwil, Pengawas dan Kepsek,” katanya.

Selain itu, untuk fee Kadisdik diserahkan langsung masing-masing Kepsek. “Langsung Kepsek yang menyerahkan ke Kadis. Ada juga melalui Korwil penyerahannya,” ucapnya.

Ironisnya, untuk membayar pakaian olah raga itu ternyata bukan dari dana BOS. Melainkan, dari orang tua siswa. “Gak dari dana BOS. Orang tua siswa yang bayar,” ujarnya.

Diketahui, jumlah SMP se Kabupaten Simalungun berkisar 26 unit dan siswa berjumlah 8.300 orang. Sedangkan, SD se Kabupaten Simalungun berjumlah 820 unit lebih, dengan jumlah siswa 15.000 orang.

“Kalau SMP siswanya ada 8.300 orang. SD siswanya 15.000 orang dikali Rp 5 ribu per siswa, maka jatah Kadis sebesar Rp 75 juta lah. Jatah dari SMP, Rp 5 ribu dikali 8.300 siswa berarti Rp 41,5 juta. Ini berarti Rp 75 juta tambah Rp 41,5 juta, maka totalnya Rp 116 juta jatah Kadis,” urainya. (Zai)