Tebingtinggi, Lintangnews.com | Tokoh Masyarakat Kota Tebingtinggi, Hasan Damanik menyesalkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD setempat mulai dari Ketua Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Baperda) dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) yang sampai saat ini belum selesai terbentuk.
Bahkan sudah melibatkan campur tangan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Otda.
“Kita berharap, hendaknya seluruh anggota dewan DPRD Tebingtinggi untuk duduk sama bermusyawarah kembali menyelesaikan atau memparipurnakan AKD itu. Karena jika ini berlarut-larut, alangkah kesalnya kita sebagai wargaTebingtinggi,” paparnya, Selasa (4/2/2020).
Aktivis Senior LSM atau Direktur Masyarakat Pemerhati Pemerintahan/Anti Korupsi RI ini mengingatkan kembali, jika 5 bulan lalu sewaktu disumpah sebagai anggota dewan berjanji mendahulukan kepentingan masyarakat bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
“Tolong diingat, fungsi DPRD itu baik di anggaran, legislasi dan pengawasan bersama eksekuti, dalam hal ini kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan daerah secara bersama-sama,” paparnya.
Hasan menuturkan, jika AKD belum selesai maka akan timpang jadinya. Menurutnya, Tebingtinggi sudah seharusnya start dalam proses serapan anggaran percepatan pembangunan nasional.
“Saya yakin saat ini masyarakat masih diam, tetapi memantau terus perkembangan untuk sampai pada saat dan batasnya. Perlu diketahui, negara lewat kas daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tebingtinggi telah mengucurkan dana untuk keseluruhan gaji anggota dewan sampai saat ini, termasuk bimbingan teknis (bimtek) sebesar Rp 7 miliar, jadi perlu lah dihargai,” tukasnya.
Hasan menuturkan, jangan sampai kemelut yang tak seharusnya terjadi itu berdampak langsung pada kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Tebingtinggi.
“Pastinya elemen masyarakat akan berunjuk rasa ke kantor DPRD Tebingtinggi meminta penjelasan pada Ketua DPRD, Basyarudin Nasution terkait pembetukan AKD,” tukasnya. (Aguswan)
