Tujuh Fraksi DPRD Asahan Setujui Ranperda Pertanggung jawaban APBD 2020

Bupati Asahan, Surya menandatangani pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.

Asahan, Lintangnews.com | Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Asahan yakni, Fraksi Gerindra, Golkar, PDI-Perjuangan, Demokrat, PAN, PPP dan Nurani Keadilan menyetujui Rancangan Pertanggungjawaban Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (6/7/2021)

Bupati Surya pada pidatonya mengucapkan terima kasih pada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Asahan yang telah melakukan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Menurutnya, untuk tahap berikutnya Ranperda itu akan disampaikan pada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk mendapatkan evaluasi, apakah telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 masih terdapat kendala dan kelemahan dalam pelaksanakan kegiatannya, saya mengharapkan agar koreksi, saran dan kritikan konstruktif yang disampaikan Banggar dapat diperhatikan untuk perbaikan di masa mendatang,” ucap Bupati.

Surya juga mengatakan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar Rp 41.926.162.054,20 akan ditetapkan menjadi Perda, setelah mendapat evaluasi dari pemerintah yang lebih tinggi. Selanjutnya dapat ditampung pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2021.

Pada kesempatan itu, Bupati Asahan bersama dengan Ketua DPRD, Baharuddin Harahap menandatangani berita acara persetujuan bersama Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020.

Penandatanganan itu disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda), John Hardi Nasution, para Anggota DPRD dan OPD di Aula Rambate Rata Raya Sekretariat DPRD Asahan. (Heru)