Siantar, Lintangnews.com | Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik atas hasil Real Demand Survey (RDS) & Willingness To Pay (WTP) Perumda Tirtauli yang digelar bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Universitas Simalungun (USI), Senin (20/2/2023) di Convention Hall Siantar Hotel, mendapatkan apresiasi dari Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Siantar, Jon Roi Tua Purba.
Menurut pria yang akrab disapa Jon Roi ini, apa yang dilakukan Perumda Tirtauli sebenarnya bukan hal yang luar biasa.
Namun di tahun belakangan sudah nihil dilakukan pihak-pihak yang berhubungan dengan proses pembuatan kebijakan di Siantar.
Dia berpendapat, idealnya hal semacam ini biasa dilakukan sebelum mengambil sebuah kebijakan. Apalagi jika kebijakan yang akan diambil berpengaruh besar terhadap publik atau masyarakat.
“Proses pengambilan kebijakan setidaknya dimulai dari sebuah kajian ilmiah yang melihat potensi dan dampak dari sebuah kebijakan. Kebijakan publik idealnya harus menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu lah perlu dilakukan kajian secara ilmiah untuk melahirkan kebijakan,” ungkapnya, Rabu (22/2/2023).
Jon Roi menuturkan, apa yang dilakukan Perumda Tirtauli adalah praktek baik dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian para pengambil kebijakan, khususnya di Perumda Tirtauli mempunyai data yang cukup sebagai pertimbangan mengambil kebijakan.
Dia menilai, yang dilakukan Perumda Tirtauli itu merupakan sebuah uji publik sebelum merumuskan dan mengeksekusi menjadi sebuah kebijakan, yang dapat mengukur dampaknya kelak jika telah diimplementasikan.
“Kebiasaan seperti ini seharusnya membudaya di lingkungan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Siantar. Sehingga kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, karena kebijakan itu dari proses yang benar dan teruji secara ilmiah,” tukasnya.
Lanjutnya, paktek seperti ini harus ditularkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Siantar.
Jon Roi menambahkan, ruang publik seharusnya dibuka seluas-luasnya untuk menjawab permasalahan masyarakat dan memenuhinya dalam kebijakan kebijakan.
Peran Pers atas Kebijakan Pemerintah
Beranjak dari uji publik itu, tahun 2020 lalu Perumda Tirtauli juga menggelar kegiatan sejenis perihal rencana penerapan beban tetap.
Jon Roi mengingatkan, betapa vitalnya peran pers dalam setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan.
“Keterlibatan pers menjadi penting, sebab dibutuhkan kontrol sosial dari setiap kebijakan yang ada. Pers bukan hanya sebagai corong publikasi, tetapi mengambil peran kritik,” imbuhnya.
Dia menilai, dalam prakteknya belakangan ini, banyak kebijakan yang diambil seolah-olah tanpa proses ilmiah, dan terkesan tertutup, serta tidak disampaikan kepada publik. Sehingga tidak jarang kebijakan yang diambil tidak sesuai kebutuhan.
“Mewakili pers apa yang dilakukan Perumda Tirtauli layak diapresiasi, karena membuka ruang publik seluas luasnya. Ini artinya Perumda Tirtauli siap mengambil kebijakan sesuai kebutuhan,” sebutnya.
Dia juga mengharapkan, data-data yang dipaparkan oleh peneliti menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan kedepannya.
“Dan diharapkan, OPD lain melakukan hal yang sama,” sebut Jon Roi mengakhiri. (Rel)
