Wabup Asahan Hadiri Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Covid-19 se-Sumut

Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar saat mengikuti rakor evaluasi.

Asahan, Lintangnews.com | Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin bersama Kapolres, AKBP Putu Yudha Prawira, Dandim 0208/AS, Letkol Sri Marantika Beruh, Kajari, Aluwi mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait evaluasi PPKM dan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 se- Provinsi Sumatera Utara, Senin (27/9/2021).

Rakor dihadiri Gubsu, Edy Rahmayadi, Kepala Kejaksaan Tinggu Sumatera Utara (Kajatisu), IBN Wiswantanu, Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hassanudin, Kapoldasu, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Perwakilan BPK, Kepala BPKP, Bupati, Wali Kota, Kapolres, serta Dandim se-Sumut.

Edy meminta para kepala daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran. Percepatan realisasi anggaran, menurutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut, usai terhantam pandemi Covid-19.

“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih 3 bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran, tetapi tepat dan benar. Di sini ini kita berdiskusi dengan Kejatisu, Kapolda, BPK dan BPKP, jadi tidak ada lagi alasan takut,” kata Gubsu.

Pada saat diskusi, Edy menjelaskan, lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan alam. Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (Silpa).

“Kelola keuangan yang baik berarti tidak ada Silpa, selain karena faktor alam ya seperti bencana atau yang lainnya sehingga program itu tidak bisa dijalankan. Kalau karena SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itu lah kita berkumpul di sini,” terangnya.

Dia juga mengingatkan selain APBD realisasi anggaran penanganan Covid-19 juga secepatnya dilakukan. Per 18 September 2021 Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 sebesar 50,7 persen atau Rp 87,2 miliar.

Sementara Kapoldasu menegaskan, telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggarannya. Dengan begitu diharapkan terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Poldasu dalam bertindak, menurut Irjen Pol Panca tidak langsung melakukan penangkapan, ada tahapan seperti upaya awal, upaya preventif, memberi warning, evaluasi, kemudian penegakan hukum.

“Sudah saya sampaikan kepada bawahan jangan menakuti-nakuti, dampingi. Kalau ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kajatisu mengatakan, upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap menekan penyebaran Covid-19. Menurutnya, protokol kesehatan (prokes) dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama dalam menekan penyebaran penyakit ini.

“Saat ini kita tidak ada lagi yang level IV, tetapi itu jangan membuat kita lengah karena untuk memulihkan ekonomi kita tetap harus mengendalikan penyebaran Covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan usai mengikuti rakor mengatakan pihaknya berharap dukungan dan arahan dari semua pihak terutama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Kejaksaan dan Kepolisian.

“Ini agar pelaksanaan program percepatan penanganan Covid-19 di Asahan dapat berjalan dengan baik, terukur sesuai aturan yang berlaku. Sehingga serapan APBD Asahan dapat terlaksana  sesuai dengan harapan,” sebutnya. (Heru)