Wakil Wali Kota Siantar Terpilih Surati KASN Minta Seleksi JPTP Dibatalkan

Surat Susanti Dewayani selaku Wakil Wali Kota Siantar terpilih ke KASN (Ist)

Siantar, Lintangnews.com | Wakil Wali Kota terpilih, Susanti Dewayani menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk minta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemko Siantar ditinjau kembali, dievaluasi dan dipertimbangkan legalitasnya atau dibatalkan.

Dalam suratnya tertanggal 2 Juli 2021, Susanti menyampaikan sejumlah alasan pembatalan seleksi JPTP tersebut.

Dalam hal ini, Susanti mengatakan, alasan pembatalan seleksi karena tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 820/6923/SJ tanggal 23 Desember 2020 tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang Menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020.

“Dalam SE Mendagri itu tegas disebutkan pelarangan pergantian pejabat dalam rangka tertib administrasi penyelenggaran pemerintah daerah, hingga kepala daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota terpilih hasil Pilkada serentak 2020 dilantik,” ujar Susanti, Senin (5/7/2021).

Susanti menambahkan, Siantar merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam ketentuan SE Mendagri itu, karena salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada 2020.

Pasangan almarhum Asner Silalahi itu menambahkan, pengumuman hasil seleksi seleksi administrasi calon pelamar JPTP juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 15 Tahun 2019.

“Dalam Permenpan RB, pengumuman hasil seleksi administrasi calon pelamar JPTP ditandatangani Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel), padahal seharusnya Ketua Panitia, sehingga perlu dipertanyakan legalitas dokumen dan kompetensi yang menandatangani,” terang Susanti.

Sambungnya, para pelamar JPTP diduga banyak yang tidak memenuhi syarat memiliki pengalaman dalam bidang tugas terkait, secara kumulatif paling kurang 5 tahun sesuai Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019.

Dokter spesialis anak ini menambahkan, secara umum, proses seleksi dimaksud tidak mencerminkan adanya fatsun atau sopan santun atau etika pemerintahan.

“Mendagri kan sudah menerbitkan surat Nomor : 131.12/3649/OTDA tanggal 4 Juni 2021, terkait pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, namun disayangkan tanggal 15 Juni 2021 lalu tetap dilakukan seleksi JPTP Pratama di lingkungan Pemko Siantar,” jelas Susanti.

Ia berharap, permohonan peninjauan kembali, dievaluasi dan dipertimbangkan legalitas prosesnya ditanggapi oleh KASN, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. (Elisbet)