Siantar, Lintangnews.com | Wali Kota Siantar, Susanti Dewayani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2022, di Ballrom Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Rakornas dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G Plate, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, termasuk Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Siantar, Teuku Munandar.
Dalam sambutannya, Airlangga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan P2DD di daerah masing-masing.
“Kita harap dengan dilaksanakannya P2DD ini mampu menekan inflasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena digitalisasi merupakan target Indonesia setelah G20 ini. Karena Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN Tahun 2023, yang mana akan menjadi contoh bagi negara lain,” ujar mantan Menteri Perindustrian tersebut.
Dalam acara dengan tema ‘Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Akuntabel’ itu, Airlangga mengatakan, pemerintah pusat melihat ke depan pertumbuhan ekonomi akan masih diikuti dengan penuruan Purchasing Managers Index (PMI).
Di mana beberapa negara sudah lebih rendah dari Indonesia. Kemudian Indonesia tercatat berada di level 50,3 pada bulan November 2022.
“Kemarin 50,3, ada 11 sektor kontraksi dan juga penurunan purchasing order terutama untuk sektor manufaktur,” kata Airlangga.
Dia menambahkan, dalam hal ini kontraksi menjadi catatan tersendiri. “Kami berpesan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk bersama-sama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga.
“Ini menjadi catatan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk membantu antisipasi penurunan di 11 sektor, terutama di kategori padat karya,” tambahnya.
Usai menghadiri kegiatan itu, Susanti mengatakan, Pemko Siantar siap menjalankan arahan pemerintah pusat. Pemerintah, kata Susanti, melalui Satuan Tugas (Satgas) P2DD telah menginisiasi langkah nyata untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat.
“Kita ketahui bersama, TP2DD dibentuk sebagai dorongan dalam mengimplementasikan ETPD serta mendukung program digitalisasi pembayaran transaksi masyarakat, keuangan inklusif dan ekonomi, serta keuangan digital yang merupakan target bersama oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya roadmap ini menjadi fokus bersama dalam menjalankan pekerjaan rumah di masyarakat,” tutur Susanti.
Lanjutnya, program kerja Satgas P2DD akan diarahkan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital dan kerja sama pemda dengan berbagai platform digital dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang akan berdampak signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi atau outlook pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 menjadi 2,7 persen dari sebelumnya yang diprediksi sebesar 2,9 persen pada Juli lalu. Sebelumnya, IMF pada Januari 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 3,8 persen,” terangnya.
Untuk itu, lanjut Susanti, Pemko Siantar terus mendukung dan berkoordinasi terkait implementasi ETPD yang memiliki peran strategis dalam percepatan digitalisasi daerah. Selain itu, diharapkan dukungan agar dapat mendorong percepatan implementasi ETPD, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Siantar. Termasuk mendukung percepatan terwujudnya Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas. (Rel)
