Wali Kota Siantar : Pemungutan Pajak untuk Kemakmuran Warga

Wali Kota, Hefriansyah saat pembayaran PBB-P2 untuk tahun pajak 2019 di mobil pelayanan.

Siantar, Lintangnews.com | Wali Kota Siantar, Hefriansyah menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019.

Penyerahan dilakukan di Gedung Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Siantar, Senin (25/3/2019).

Penyerahan didahului penandatanganan berita acara penyerahan oleh 8 orang Camat. Usai acara, Wali Kota langsung membayar PBB-P2 untuk tahun pajak 2019 di mobil pelayanan.

Dalam sambutannya, Hefriansyah mengatakan, hakekat dan tujuan pemungutan pajak daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik. Juga memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagai langkah mewujudkan Kota Siantar yang Mantap, Maju dan Jaya.

“Cita-cita itu tentu tidak akan terealisasi apabila hanya dilakukan oleh pemerintah. Namun diperlukan sinergitas dan kolaborasi yang solid antara berbagai elemen dan potensi di Siantar. Baik itu potensi daerah maupun potensi Sumber Daya Manusia (SDM) nya,” ucap Hefriansyah.

Dalam rangka mencapai target realisasi penerimaan PBB-P2 di Siantar, Hefriansyah memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk mengoptimalkan kinerja. Tujuannya, mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sambung Wali Kota, harus meminta bukti pelunasan PBB-P2 kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan permohonan pengurusan administrasi kepegawaian.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) meminta bukti pelunasan PBB-B2 kepada setiap masyarakat sebagai persyaratan permohonan pelayanan administrasi kependudukan.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) meminta bukti pelunasan PBB-P2 kepada setiap pemohon pelayanan perizinan. Lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) meminta bukti pelunasan PBB-P2 sebagai persyaratan mengajukan penilaian angka kredit.

Sementara, Camat dan Lurah meminta bukti pelunasan PBB-P2 kepada warga yang mendapatkan pelayanan di kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan.

Khusus kepada para Camat dan Lurah, Wali Kota menyampaikan, bahwa hasil kinerja maksimal mereka akan diberikan penghargaan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BPKD, Adiaksa DS Purba menjelaskan, kegiatan ini bertujuan sebagai sarana sosialisasi penyerahan SPPT PBB-P2. Juga memberikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada para Camat dan Lurah selaku pimpinan wilayah untuk membantu penyampaian informasi pemungutan PBB-P2 di Siantar.

Hadir dalam acara itu, Plt Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Siantar, Benny Parlaungan Siallagan, para Staf Ahli, Asisten, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat dan Lurah, serta tokoh masyarakat. (rel)