Wali Kota Siantar Terima Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Wali Kota Hefriansyah saat menerima hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang diserahkan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Dedi Irsan.

Siantar, Lintangnews.com | Wali Kota Siantar, Hefriansyah menerima hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, di Ruang Rapat Serbaguna Kantor Bappeda, Kamis (7/2/2019).

Hasil penilaian itu sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009, yang diserahkan Lembaga Negara Pengawas Publik, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penilaian diserahkan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Dedi Irsan selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Langsung.

Saat menerima hasil penilaian itu, Wali Kota didampingi Plt Kepala Inspektorat, Eka Hendra, di hadapan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Camat.

Hefriansyah menyampaikan, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang diberikan tentunya semakin memotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Jadikan sebagai motivasi untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kemauan, keikhlasan, dan kerja keras yang kita lakukan, Insya Allah pelayanan publik di Kota Siantar bisa lebih baik lagi kedepannya, menuju Siantar semakin Mantap, Maju dan Jaya,” katanya.

Menurut Wali Kota, secara umum Ombudsman RI telah melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik. Salah satu yang dinilai dan diperiksa adalah Pemko Siantar.

Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan, kata Wali Kota, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015, yang menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah mematuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuannya, mempercepat penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

Wali Kota juga menjelaskan, dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015, salah satu di antaranya menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai salah satu target capaian RPJMN/RPJMD.

Ada pun penilaian yang dilakukan Ombudsman yaitu menggunakan variabel dan indikator berbasis pada kewajiban pejabat pelayanan publik dalam memenuhi komponen standar pelayanan publik. Hal itu sesuai Pasal 21 Bab V UU Pelayanan Publik.

“Per variabel dilihat sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat pusat maupun daerah,” tambah Wali Kota.

Ada pun standar pelayanan yang harus tampak secara fisik sedikitnya meliputi persyaratan layanan, biaya/tarif, mekanisme prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk pelayanan, maklumat pelayanan, sarana pengukur kepuasan layanan, mekanisme pengaduan dan pelayanan, sarana, prasarana dan fasilitas khusus bagi anggota masyarakat tertentu.

Wali Kota juga mengajak para OPD dan pejabat terkait dalam pelayanan publik agar meningkatkan peran dan tanggung jawab yang besar untuk memberikan layanan terbaik dalam berbagai sektor, sesuai harapan dan tuntutan masyarakat.

Artinya, di dalam kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan Pemko Siantar, terkandung hak-hak masyarakat untuk hidup sejahtera dan berkualitas, serta untuk kemajuan Siantar. (rel)