Tobasa, Lintangnews.com I Sesuai Undang-Undang (UU) RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka penting diberikan pemahaman tata kelola destinasi pariwisata di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang digelar selama 3 hari (30,31 Oktober-1 November 2019), di Hotel Serenauli, Kecamatan Laguboti.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemkab Tobasa, Jhon Piter Silalahi memaparkan, destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
“Maka itu, pentingnya pemahaman tersebut diberikan kepada pelaku wisata, khususnya Pokdarwis) di Tobasa. Ini agar dapat memajukan pariwisata di Desa atau daerahnya masing- masing,” harap Jhon Piter.
Sementara menurut Ketua Pokdarwis, Asel Simanjuntak, Desa Lintongnihuta, Kecamatan Tampahan, memiliki tambahan pengetahuan yang cukup berarti atas kegiatan workshop yang digelar.
“Pemaparan terkait tata kelola destinasi pariwisata, yang diberikan narasumber. Semakin meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita, cara yang lebih efektif mengembangkan pariwisata. Khususnya di Desa Lintongnihuta,” sebutnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tobasa, Audi Murphy Sitorus menekankan kepada 14 Pokdarwis menjadi ujung tombak perkembangan pariwisata di Desanya masing-masing, saat hari terakhir pelatihan workshop tata kelola pariwisata Tobasa tahun 2019, Jumat (1/11/2019).
“Sebanyak 14 Pokdarwis yang tersebar di setiap Desa wilayah Tobasa harus mampu bersinergitas dengan pemerintah, sebagai ujung tombak pesatnya pariwisata kita. Khususnya dalam mendidik dan mempengaruhi warga tentang dan manfaat pariwisata,” sebutnya.
Lanjut Audi, tata kelola destinasi pariwisata begitu penting, kerena kepariwisataan tidak terbangun disebabkan, kinerja pariwisata rendah, pertumbuhan industri rendah, manfaatnya belum optimal dan usaha pariwisata tidak tumbuh. Maka perlu membangun sistem seperti, komponen, aktor dan sektor.
“Pentingnya mengembangkan kelembagaan kepariwisataan, tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan pariwisata. Semisal pemasaran pariwisatadalam industri. Sehingga terwujud pariwisata yang profesional, efektif dan efesien,” imbau Audi.
Sambungnya, ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip Keterpaduan (koordinasi fungsi ekonomi, pemasaran, membangun identiras masyaraka dan fungsi representatif).
Kemudian, prinsip kolaboratif ( bekerja sama mengurangi atau menghilangkan konflik, harus dapat menampung berbagai aspirasi atau keinginan para pihak dalam pengelolaan pariwisata) dan berkelanjutan (perbaikan untuk berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, sosial dan tepat guna secara teknologi.
“Yang menjadi kunci keberhasilan untuk sebuah destinasi pariwisata di Tobasa seharusnya, mendapat dukungan masyarakat, Pemkab, Pemerintah Pusat, pelaku industri, serta komunikasi intensif, Tujuan dan kepentingan bersama yang paling utama,” pungkas Audi. (asri)
