Tersangka Pungli, Kasir UPT PDAM Tirta Lihou Dolok Silau Diduga Tumbal Kebijakan Mantan Dirut

Lembaran keputusan mantan Durut PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, Benni Purba.

Simalungun, Lintangnews.com | Oknum kasir UPT PDAM Tirta Lihou Kecamatan Dolok Silou, Edison Saragih yang telah ditetapkan tersangka pungutan liar (pungli) oleh Kepolisian, diduga tumbal dari kebijakan mantan Dirut (Direktur Utama) PDAM Tirta Lihou, Kabupaten Simalungun, Benni Purba.

Pasalnya, aksi pungutan bagi masyarakat penerima manfaat agar membayar biaya sambungan rumah sebesar Rp 1 juta untuk mendukung biaya operasional PDAM yang telah dilakukan hingga dirinya ditetapkan tersangka itu mengacu pada Surat Keputusan (SK) mantan Dirut, Benni Purba.

Adapun SK Dirut PDAM Tirta Lihou itu nomor : 695/4384/BU.PDAM/2018 tentang penetapan biaya pemasangan instalasi sambungan rumah per pelanggan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Simalungun.

Dengan keputusan yakni menimbang : 1) Bahwa untuk program hibah air minum APBN 2018, maka didalam pelaksanaannya perlu penetapan biaya pemasangan sambungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Simalungun.

Bahwa untuk memenuhi maksud di atas, maka ditetapkan dengan keputusan Dirut PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun yang saat itu dijabat oleh Benni Purba.

Keputusan Dirut ini mengingat : 1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara 1956 nomor 58 tambahan lembaran negara nomor 1091).

2) UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 19, tambahan negara Republik Indonesia Nomor 2091).

3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah dirobah beberapa kali.

Terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

4) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Data dihimpun, Minggu (17/3/2019) menerangkan, SK berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan proses pekerjaan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan semestunya.

Keputusan Dirut PDAM Tirta Lihou tentang penetapan anggaran biaya sambungan bagi MBR tahun 2018 ini ditetapkan mantan Dirut, Benni Purba tertanggal 21 Mei 2018 dan tertandatangan.

Diketahui, Polres Simalungun melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Edison Saragih saat melakukan transaksi dengan masyarakat Nagori Mariah Buttu, Kecamatan Silou Kahean, persisnya di salah satu warung, Jumat (2/11/2018) silam.

Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan uang tunai senilai Rp 11,2 juta dan 1 unit handphone (HP) merk Vivo sebagai barang bukti.

Dan hasil interogasi polisi, Edison Saragih mengaku, pungutan yang dilakukannya atas perintah salah satu Kepala Bagian (Kabag) di PDAM Tirta Lihou Simalungun. Yakni, Kabag Hubungan langganan (Hublang) Rosnialan Damanik.

Atas perbuatannya tersebut, oleh Polres Simalungun, Edison Saragih disangkakan pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 KUHPidana tentang tindak pidana korupsi. (zai)