Siantar, Lintangnews.com | Wali Kota Siantar, Hefriansyah dinilai enggan menggratiskan air minum untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 atau Virus Corona.
Bagaimana tidak, pada awal bulan April yang lalu ternyata PDAM Tirtauli telah menyurati Wali Kota untuk memberi keringanan kepada para pelanggan.
“Secara resmi kita menyurati Wali Kota untuk pemberian keringanan pembayaran air minum masyarakat yang berpenghasilan rendah dan rumah ibadah,” ungkap Direktur Umum (Dirum) PDAM Tirtauli, Berlianan Napitupulu saat menerima kedatangan sejumlah anggota Komisi II DPRD Siantar, Kamis (23/4/2020).
Kata Berliana, berkenaan usulan kebijakan itu ada regulasi yang harus dilaksanakan. “Untuk itu kita masih menunggu regulasi dari Pemko Siantar. Dalam hal ini, ketika pemerintah memberi persetujuan lewat peraturan Wali Kota, maka akan kita tindak lanjuti,” tuturnya.
Mendengar hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Siantar, Ferry SP Sinamo mempertanyakan surat yang telah dilayangkan pada Wali Kota. Dalam hal ini, Berliana mengakui surat permohonan telah sampai di tangan Wali Kota pada awal bulan April.
Menanggapi hal ini, Frans Herbert Siahaan anggota DPRD lainnya mempertanyakan kesanggupan keuangan PDAM Tirtauli dalam memberikan keringanan pada masyarakat.
Menjawab hal itu, Berliana menuturkan, pihaknya mengestimasi anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih per bulan, dengan jumlah pelanggan yang digratiskan sebanyak 15 ribuan. “Ini nantinya akan dibayarkan oleh APBD Siantar dalam dana penanggulangan Covid-19,” terangnya.
Ferry dalam pertemuan itu mengaku, tak mempermasalahkan anggaran dipakai PDAM Tirtauli, apakah dari APBD atau yang lain, namun terpenting masyarakat dapat terbantu.
“Tujuan kita itu dulu, karena masyarakat sedang kesusahan akibat dampak Covid-19 tersebut,” tuturnya.
Ditambahkan Sekretaris Komisi II, Netty Sianturi, jika desakan penggratisan air minum dari PDAM Tirtauli merupakan aspirasi masyarakat yang sampai padanya.
“Kalaupun sudah dimohonkan oleh PDAM Tirtauli, kita heran melihat Wali Kota yang tidak tanggap melihat persoalan rakyat yang sedang kesulitan,” ucap Ketua Partai Gerindra Siantar ini.
“Sudah cukup terlalu lama dibiarkan oleh Wali Kota. Padahal awal April surat telah disampaikan. Itu kan tinggal teken (tanda tangan) saja,” tambah Ferry dengan nada heran.
Sebelum menutup pertemuan, Frans Herbert menilai jumlah 15 ribu pelanggan untuk digratiskan masih terlalu kecil. Ini mengingat jumlah pelanggan sebanyak 68 ribu.
“Kalau bisa ditambah lagi, masih banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan penggratisan. Angka 15 ribu masih cukup kecil,” tutup Ketua Partai NasDem Siantar ini. (Elisbet)
