Asahan, Lintangnews.com | Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mencatat selama kurun hingga tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu.
Karena itu, dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total sebesar Rp 59,77 triliun melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dari APBN.
Gubsu menyampaikan, beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang, terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49 persen) di 2020 dan 3-4 persen per November 2021. Ada pun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5 persen di anggaran 2022.
Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp 59,77 triliun, sebanyak Rp 39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 sebesaran Rp 19,92 triliun.
“Target kita, Sumut pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur. Jika yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran. Saat ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana Rp 39 triliun yang sebagian terurai di Kabupaten/Kota hingga dana desa di seluruh Sumut,” jelas Edy, Selasa (14/12/2021).
Untuk tahun depan, lanjut Gubsu, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.
“Tetapi idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp 32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp 5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita menerima Rp 39 triliun, sehingga relatif dekat. Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat,” sebut Edy.
Sedangkan upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, Edy meminta Pemerintah Kabupaten/Kota seluruhnya untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.
Dalam hal ini, dukungan Pemprovsu sebagai tangung jawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat, adalah memrogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 km di 2022 dengan anggaran Rp 2,7 triliun, dimana kondisinya masuk kategori rusak berat.
“Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km,” jelas Gubsu.
Karenanya, kata Gubsu, tahun 2021 harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan di 2022 mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.
“Ini yang harus sedang kelola bersama. Kita mau Sumut ini menjadi yang terbaik, sebagai ‘bamper’ wilayah Barat Indonesia. Jadi ini setiap bulannya kita kaji satu per satu. Termasuk capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota) yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan ke sana sehingga di akhir tahun terkejar 70 persen,” pungkasnya menjelaskan kondisi penanganan Covid-19.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil DJPb Sumut Kemenkeu, Syafriadi menjelaskan, alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 19,92 triliun dibagi ke dalam 40 bagian anggaran, dilaksanakan oleh 908 satuan kerja yang disalurkan oleh 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut.
Untuk anggaran TKDD sebesar Rp 39,85 triliun dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan rincian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,87 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 22,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp3,06 triliun, DAK non fisik Rp 7,69 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp 131,51 miliar dan dana desa sebesar Rp 4,40 triliun.
Setelah menerima DIPA, Bupati Asahan, Surya menyebutkan, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Asahan untuk mempercepat pembangunan.
“Pemkab Asahan akan mempergunakan DIPA tersebut dengan sebaik-baiknya untuk Pembangunan demi Kesejahteraan masyarakat. Artinya Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk mendorong percepatan dan kelancaran pembangunan,” ucap Bupati.
Surya menambahkan, akan memanfaatkan DIPA 2022 secara maksimal, sehingga berdampak baik pada masyarakat. Artinya melalui penerimaan anggaran itu, dalam penggunaannya pihaknya tentu akan memprioritaskan berbagai sektor yang memberi dampak positif bagi masyarakat, sehingga benar-benar memberi kesejahteraan dan dinikmati oleh masyarakat Asahan. (Heru)
