Humbahas, Lintangnews.com | Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor hadiri kick off meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 se-Provinsi Sumatera Utara bersama Gubsu, Edy Rahmayadi, anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit, Kepala Perwakilan BPK Sumut, Eydu Oktain Panjaitan dan seluruh Bupati/Walikota se-Sumut, Kamis (16/3/2023) di Aula kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.
Edy menjelaskan, tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota di Sumut sudah berjalan baik dan penuh ketaatan. Meskipun masih ada 8 Kabupaten/Kota di Sumut yang belum meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Mengenai 8 daerah yang belum meraih WTP, menurut Edy, akan melakukan perbaikan kedepannya secara bertahap.
Terkait hal itu, Gubsu juga meminta kepada Ahmad Noor untuk memberikan arahan dan motivasi, agar kelola pemerintahan di Sumut lebih baik lagi kedepan.
Sementara itu, Ahmad memberikan pemaparan materi pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa kehadirannya di Sumut adalah menjalankan tugas untuk mempersatukan visi dan tugas pengelolaan pemerintahan.
“Secara maraton saya melakukan ini untuk memperbaiki tata kelola yang tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Saya berharap, BPK Sumut lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya,” ucap Ahmad.
Dia juga menyampaikan, opini WTP bukan tujan akhir dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, usai meraih opini WTP, setiap kepala daerah dan jajaran juga harus semakin berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, yang bertujuan mencegah terjadinya kecurangan.
Kepada BPK Sumut, Ahmad mengingatkan, agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdapat permasalahan, perlu mendapatkan perhatian. Kemudian memberikan rekomendasi agar permasalahan itu tidak terulang kembali, serta memastikan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas. (Akim).
