Ada Apa dengan Pengelolaan Bansos Covid-19 di Samosir?

Samosir, Lintangnews.com | Mencuatnya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran (TA) 2020 bersumber dari Biaya Tak Terduga APBD akhirnya menjadi pertanyaan publik.

Ketua DPC Garda Bela Negara Nasional (GBBN) Kabupaten Samosir, Hatoguan Sitanggang kepada awak media, Jumat (19/2/2021) di Pangururan menyoroti kasus bansos itu, dengan ditetapkannya 2 orang tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat yakni, Sekretaris Daerah (Sekda), Jabiat Sagala dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Sardo Rumapea merupakan bagian dari Tim Tugas Tugas Covid-19 waktu itu yang ditetapkan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon.

“Jika dirunut dari surat yang ditandatangani Ketua pelaksana Tim Gugus Tugas Covid-19, Jabiat Sagala pada tanggal 26 Maret 2020 tentunya sudah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Samosir, yang melibat beberapa dinas mulai dari Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam penyaluran bansos dari Biaya Tak Terduga sebesar Rp 1,8 miliar lebih,” paparnya.

Dia menuturkan, tanpa ada intervensi atas penegakan hukum, khususnya di wilayah Samosir diharapkan penegak hukum ikut memeriksa Bupati, Rapidin Simbolon. Sehingga penetapan kedua tersangka dapat diterima masyarakat, dengan dasar regulasi hukum dan menghargai azas praduga tak bersalah.

Sesuai data yang dihimpun biaya tak terduga yang disalurkan Tim Gugus Tugas Covid-19 tahun 2020 yakni Sekretariat Daerah sebesar Rp 809.215.175, Dinas Sosial Rp 450.000.000, Dinas Kominfo Rp 111.206.250, RSUD Hadrianus Sinaga Rp 70.000.000, Dinkes Rp 448.200.000 dan Dishub Rp 450.000.000, dengan perhitungan globalnya Rp 1.880.621.425.

Hatorangan juga mengapresiasi kinerja Kejari Samosir dalam menyingkap tabir terkait bansos pada masyarakat yang terdampak Covid-19, karena diduga ada indikasi KKN d idalamnya.

“Ini bisa jadi pelajaran yang bagus buat daerah lain dalam pemberantasan KKN di Indonesia. Harapan kita sebagai warga negara yang baik, perlu ditegakkan supremasi hukum yang berkeadilan,” pungkasnya mengakhiri.

Sebelumnya, Sardo Rumapea membantah dirinya melakukan korupsi dalam penyaluran bansos Covid-19.

Menurutnya, sebanyak 6.000 KK yang terdata sudah menerim sesuai dengan petunjuk teknis acuan data Dinsos yang dapat dipertanggungjawabkan pihaknya dari dana sebesar Rp 450 juta dan terealisasi Rp 410 juta. (Tua)