Aksi Demo Gerakan Tutup TPL di Kantor Bupati dan DPRD Humbahas

Aksi demo tutup PT TPL di kantor Bupati Humbahas.

Humbahas, Lintangnews.com | Aliansi Gerak (Gerakan Rakyat) tutup PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) mendatangi kantor Bupati dan DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas), Senin (19/7/2021).

Massa yang terdiri dari beberapa unsur yaitu, komunitas adat, kelompok tani, mahasiswa, dan masyarakat di kawasan Danau Toba itu awalnya mendatangi DPRD Humbahas.

Kedatangan mereka diterima Ketua DPRD, Ramses Lumban Gaol didampingi anggota dewan Manaek Hutasoit, KT Sianturi dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris  DPRD, Makden Sihombing.

Orator aksi, Jhontoni Tarihoran menyampaikan, sejumlah tuntutan kepada DPRD Humbahas terkait keberadaan perusahaan penghasil bubur kertas yang dulunya bernama PT Inti Indorayon Utama itu.

Beberapa tuntutan mereka yakni, menghentikan operasional PT TPL di Tano Batak, mencabut izin konsesi, mewujudkan reforma agraria sejati, mengembalikan tanah-tanah adat pada masyarakat adat dan melindungi kemenyan sebagai tanaman endemik.

Selain itu, mereka juga menuntut agar menghentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat dan menyelamatkan Tano Batak dari limbah perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan Danau Toba.

“Kami menuntut pemerintah untuk menyelamatkan hutan Tano Batak dari aktifitas penggundulan hutan, serta meminta Pemkab dan DPRD Humbahas segera membuat rekomendasi penutupan PT TPL kepada Presiden,” kata Jhontoni.

Dalam orasinya massa juga menjelaskan, saat ini Tano Batak sedang kesakitan, di mana bencana ekologis seperti banjir bandang, longsor dan kekeringan yang kerap terjadi.

Kondisi hutan semakin kritis dari waktu ke waktu, air Danau Toba semakin surut, sungai-sungai banyak yang mati, sumber air bersih semakin berkurang dan petani semakin sering mengalami gagal panen akibat iklim yang tidak menentu.

“Penyebab utama kehancuran lingkungan di Tano Batak itu adalah kerusakan hutan yang terjadi selama 30 tahun terakhir,” kata Jhontoni.

Ia juga menyampaikan, salah satu penyebab kerusakan hutan di lingkungan di Tano Batak akibat dari aktivitas PT TPL yang memiliki konsesi seluas 167.912 hektar hutan di Tano Batak.

“Selain mengakibatkan kerusakan hutan, pemberian izin konsesi juga telah merampas hak-hak masyarakat adat, petani, hak masyarakat umum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Tano Toba,” ujar Jhontoni.

Menanggapi tuntutan massa itu, Ramses Lumban Gaol berjanji akan mempelajari secepatnya yang menjadi tuntutan aksi dan dalam waktu dekat segera memberi jawaban.

Usai mendengar jawaban itu, massa kembali bergerak menuju kantor Bupati Humbahas di kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi dengan membawa sejumlah spanduk, poster dan alat pengeras suara.

Melalui oratornya, massa juga menyampaikan tuntutan yang sama. Mereka juga meminta agar Pemkab Humbahas memberikan rekomendasi untuk menutup PT TPL.

Wakil Bupati, Oloan Paniaran Nababan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Tonny Sihombing menerima tuntutan massa dalam bentuk surat dan berjanji akan mempelajari serta akan memberikan jawaban.

Terpisah Manager Corporate Communication PT TPL, Norma Hutajulu saat diwawancarai wartawan mengatakan, pihaknya sebagai pemegang izin pengelolaan hutan tanaman industri, harus tunduk dan taat terhadap setiap keputusan pemerintah. Karena perusahaan itu hanya mengerjakan sebatas izin yang diberikan pemerintah.

Dia juga menyebutkan, apabila nanti pemerintah benar-benar mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut izin PT TPL, pihaknya tidak akan membuat upaya perlawanan hukum kepada pemerintah.

Ketika disinggung mengenai sejumlah tudingan miring oleh Aliansi Gerak Tutup TPL yang menyebutkan perusahaan itu telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dan tudingan lainnya, Norma mengatakan, itu masih perlu untuk dibuktikan kebenarannya.

“Kalau misalnya ada data detail, bisa kita cek. Maksudnya pencemaran lingkungan yang mana ini. Jadi bisa kita cek ke internal. Saya sendiri kan mempunyai pemahaman, apa sebenarnya terjadi secara detail di seluruh sektor. Ini ada 167 ribu hektar. Kalau misalnya kita mempunyai data detail ada di mana, lalu kapan dan apa yang terjadi, dan dampaknya. Apakah itu sudah kategori pencemaran lingkungan atau bukan. Dan bisa kita cek nanti datanya,” ucapnya. (Akim)