Aksi Penyiraman Air Anggota Dewan Dinilai Upaya Menghalangi Tugas Ketua DPRD Humbahas

Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol saat memberikan keterangan pers.

Humbahas, Lintangnews.com | Aksi penyiraman air yang dilakukan anggota dewan dari Partai Golkar, Bantu Tambunan kepada Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Ramses Lumbangaol, dinilai sebagai upaya menghalangi tugasnya sebagai pimpinan rapat.

Ini terjadi pada Senin (20/9/2021) lalu di sela-sela pengambilan keputusan rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Humbahas dalam rangka pembahasan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD (PA-PABD) Tahun 2021.

Hal itu disampaikan Ramses didampingi anggota dewan, Jamanat Sihite, Daniel Banjarnahor dan Tingkos Silaban, Sekretaris Daerah (Sekda), Tonny Sihombing, Kepala BPKPAD, Jhon Harry Marbun, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD, Makden Sihombing serta Asisten III, Janter Sinaga saat memberikan keterangan pers atas insiden penyiraman dan penolakkan beberapa anggota Banggar kepada sejumlah wartawan, Senin (20/9/2021).

“Oknum peserta sudah mencoba menghalangi tugas pimpinan rapat agar tidak dilanjutkan pembahasan P-APBD tahun 2021 untuk dibawa ke paripurna,” katanya.

Ramses juga mengatakan, penyiraman itu juga sudah termasuk unsur tindak pidana dan mengancam keselamatannya. “selain menghalangi tugas pimpinan rapat, juga sudah mengancam keselamatan pimpinan rapat,” pungkasnya.

Menurut Ramses, seiring dengan kejadian itu, dirinya akan menyerahkan persoalan tersebut ke hukum. “Atas dasar itu, kita mengambil langkah hukum. Biar lah hukum yang memberi keadilan. Kita tunggu lah. Kita negara hukum dan taat dengan hukum,” sebutnya.

Dikatakan Ramses, sah-sah saja adanya penolakkan beberapa anggota dewan untuk tidak melanjutkan KUPA-PPAS diparipurnakan lantaran tidak lagi sesuai aturan, sehingga terjadi argumentasi.

Namun, sebagai pimpinan rapat, dirinya harus melanjutkan dikarenakan proses pembahasan KUP-PPAS sudah dilaksanakan, mulai rapat unsur pimpinan hingga menjadi tahapan yang dijadwalkan oleh Badan Musyarawah (Banmus) terlebih dahulu.

“Proses pembahasan KUPA-PPAS sudah kita laksanakan, mulai dari pada rapat unsur pimpinan. Usai unsur pimpinan menyepakati, maka dilaksanakanlah ke Banmus. Banmus gunanya untuk menjadwalkan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS PA-PBD 2021,” jelasnya.

“Kalau pun ada hak anggota DPRD menolak hasil rapat, saya sebagai pimpinan tidak berhak melarang. Namun, tahapan yang sudah dijadwal Banmus harus dilaksanakan dulu,” tambah Ramses.

Dia menuturkan, sebagai pimpinan rapat, sudah menyarankan agar KUA-PPAS diterima, dibahas dan dibedah dalam paripurna. Kalau pun harus ditolak, setidaknya dilakukan pembahasan pada paripurna.

“Namun peserta rapat ada yang setuju dan tidak setuju saat usai pengambilan keputusan. Sehingga, anggota dewan (Bantu Tambunan dan Guntur Simamora) menyampaikan, rapat tidak bisa dilanjut ke paripurna,” paparnya.

Dikatakan, dalam rapat itu dia dinilai memaksakan kehendak untuk melanjutkan ke paripurna.

“Mereka juga memaksa saya mencabut keputusan rapat. Selanjutnya saya jawab, kalau pun saudara tidak mau hasil rapat ini dibawa ke paripurna, masih ada anggota dewan lain yang mau melaksanakan tugasnya. Soal sikap dalam rapat, menolak atau menerima itu keputusan akhir. Mendengar penjelasan saya, Bantu Tambunan mengambil gelas berisi air minum dan menyiramkan ke wajah saya,” katanya.

Ramses menambahkan, untuk meluruskan ditengah-tengah masyarakat atas insiden itu, menilai ada sebagian anggota DPRD yang sengaja menggagalkan pembahasan P-APBD tersebut.

“Saya garis bawahi kembali kenapa etika persidangan setelah menyampaikan dokumen atau pendapat, kalau mereka tak setuju paling tidak, pertama walk out (WO). Namun mereka tidak mau dan tetap ngotot tak bisa dibahas dan ini juga menghalangi teman-teman anggota dewan yang mau membahas,” pungkas Ramses. (DS)