Aksi Pungutan KPUD Simalungun Terhadap Honor KPPS  Viral di Medsos

Screenshot chatingan potongan 5 persen dan Rp 50.000 oleh anggota KPPS Kecamatan Purba.

Simalungun, Lintangnews.com  | Aksi pungutan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Simalungun pasca Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 lalu atas honor para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) viral di dunia maya atau media sosial (medsos).

Welly Rolis Sinaga pada akun Facebook miliknya diunggah, Kamis (18/4/2019) mempertanyakan apakah nasib yang dialami mereka (KPPS) di Kecamatan Purba, juga terjadi di KPPS Kecamatan lainnya.

“Semua kah KPPS merasakan penindasan seperti yang kami rasakan,” tanya Welly merinci yang dialami mereka diharuskan menandatangani kwitansi penerimaan honor KPPS senilai Rp 500.000.

Meski kenyataannya, mereka hanya menerima upah sebesar Rp 425.000. Dengan rincian, Rp 25.000 untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan sebesar Rp 50.000 sebagai pembayaran administrasi ke KPUD Simalungun.

Terkait persoalan yang telah dialami para KPPS ini, Bendahara Pemilu 2019 di KPUD Simalungun, Tenggo Samosir membantah ada menyuruh melakukan pungutan.

“Kita tidak menyuruh memotong uang administrasi. Siapa yang bilang. Kalau untuk PPh 5 persen, itu benar. Sebab, semua KPUD melakukannya. Meski para KPPS tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),” ucap Tenggo, kemarin.

Menurutnya, hasil pemotongan PPh sebesar 5 persen oleh masing-masing Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) itu disetorkan ke Dirjen Pajak menggunakan NPWP KPUD Simalungun.

“Karena tak seluruhnya anggota KPPS memilikinya (NPWP), maka Bendahara PPK menyetorkannya menggunakan NPWP KPUD Simalungun. PPh 5 persen itu resmi dan semua KPU melakukannya,” tukasnya. (zai)