AMSUB Desak Tangkap Pelaku Perusak Hutan, Akhmad Fauzi: Copot Kepala BKSDA Sumut

Aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB).

Jakarta, Lintangnews.com | Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Mereka meminta agar oknum-oknum yang melakukan perambahan hutan segera ditangkap.

Para penggarap diduga secara leluasa menguasai lahan kawasan Hutan Konservasi Swaka Margasatwa Karang Gading Timur Laut, Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

“Banyak oknum-oknum yang diduga melakukan perambahan hutan,” kata orator aksi, Amelia kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Amelia menilai, BKSDA Sumut telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Menurut hemat kami, Kepala BKSDA tidak melakukan tindakan pencegahan dan tidak dapat menyelesaikan masalah perambahan hutan tersebut sampai saat ini,” ujarnya.

Amelia menuturkan, sebelumnya Ketua DPRD Deli Serdang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diminta AMSUB untuk menyelesaikan permasalahan alih fungsi hutan. Namun sayang, Kepala BKSDA tidak menghadiri RDP tersebut.

Aksi demo yang digelar AMSUB mendapat respon dari Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut, Akhmad Fauzi Nasution.

Fauzi meminta agar kasus ini harus tuntas dan penanganannya harus terbuka. Selain itu, meminta aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan adil, tanpa memandang golongan.

“Kita meminta agar hukum dijalankan dengan seadil-adilnya. Siapa pun oknum yang terlibat segera tangkap,” kata Fauzi dalam keterangannya, Kamis (11/2/2021).

Fauzi juga menyayangkan tidak hadirnya Kepala BKSDA Sumut dalam RDP yang digelar Ketua DPRD Deli Serdang dengan AMSUB untuk menyelesaikan permasalahan alih fungsi hutan itu.

“Jika tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, kita minta Kepala BKSDA dicopot dari jabatannya. Kita juga meminta agar dia segera diperiksa,” jelasnya.

Fauzi juga mendesak KPK bergerak cepat untuk mencegah kerugian negara. “KPK harus bergerak cepat, karena ada kerugian negara,” tukasnya. (Rel)