Anggaran APBD 2020 Tobasa untuk Dinkes dan Ketapang Dikurangi, Perijinan Bertambah

57
Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Tobasa.

Tobasa, Lintangnews.com I Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 dan pembahasan 4 Ranperda tahun 2019, Jumat (29/11/2019).

Diketahui 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami pengurangan anggaran satu. Sementara 1 OPD lagi bertambah.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tobasa, Tua Parasian Silaen menyampaikan, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) disepakati pengurangan anggaran sebesar Rp 120 juta.

Begitu juga Dinas Kesehatan (Dinkes) juga terjadi pengurangan anggaran Rp 935 juta lebih, namun mendapat bantuan tambahan anggaran dari Provinsi Rp 80 juta lebih.

Demikian juga anggaran Sekretariat DPRD berkurang sebesar Rp 665 juta lebih dan dialokasikan ke program atau kegiatan OPD lain. Sementara Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disetujui penambahan anggaran sebesar Rp 50 juta.

Lanjut Tua, Dinkes agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan kebersihan pada Puskesmas dan Poskesdes.

Demikian juga untuk Puskesmas dan Poskesdes terutama di desa-desa terpencil agar petugas kesehatan tetap standby untuk melayani kesehatan masyarakat.

DPRD Tobasa juga mengharapkan agar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap, tanah dan bangunan di Tobasa, sehingga dapat memaksimalkan peningkatan pendapatan daerah.

Pemkab Tobasa dan OPD juga dinilai telah berkenan memberikan keterangan pendapat saran dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan Banggar DPRD.

“Karena jawaban pendapat saran dan tanggapan tersebut dapat memperkaya wawasan kami untuk mempelajari, serta membahas laporan Ranperda Tahun Anggaran (TA) 2020,” sebut Tua.

Sehingga terlaksana dengan baik 2 prinsip penyusunan APBD 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan efisien ekonomis efektif dan bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Daerah (Perda) lainnya.

Ini sesuai dengan jadwal susunan acara rapat paripurna yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD pada 18 November 2019 lalu. Dimana Badan Anggaran (Banggar) diberikan waktu selama 2 hari yaitu tanggal 27-28 November 2019 untuk membahas Ranperda APBD 2020. (Asri)