Anggota DPRD Humbahas Luapkan Kekecewaan karena Dilaporkan ke DPP Perindo

Humbahas, Lintangnews.com | Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Guntur Sariaman Simamora menyampaikan kekecewaannya kepada Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol, karena dilaporkan ke DPP Partai Perindo.

Guntur menyampaikan itu saat memberikan interupsi, pada rapat paripurna di gedung DPRD dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terharap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Jumat (3/9/2021) lalu.

Guntur mengatakan, saat masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) nya yakni, Dusun Martonabala dan Dusun Nambadia menjerit karena susahnya pembangunan, justru Ketua DPRD menghabiskan uang rakyat pergi ke Jakarta dengan tujuan melaporkan dirinya bersama teman satu partainya yakni Charles Ary Herianto Purba ke DPP Partai Perindo.

Atas laporan itu, lanjutnya, dirinya menyesalkan dan menyayangkan sikap Ketua DPRD yang telah melaporkan mereka berdua. “Kami sangat mencintai rakyat Humbahas, tidak ingin uang rakyat disia siakan hanya untuk ambisi-ambisi seperti ini,” kata Guntur.

Dia juga berharap, Badan Kehormatan Dewan (BKD) dapat menyelesaikan persoalan-persoalan , agar tidak ada lag konflik. Dan tidak ada lagi penghambur-hamburam uang negara.

“Kami minta dalam paripurna ini saudara Sekretaris DPRD untuk memfasilitasi BKD menyelesaikan persoalan-persoalan di DPRD ini,” pintanya.

Usai rapat, Guntur yang hendak dikonfirmasi soal luapan kekecewaannya itu, hingga berita ini diturunkan enggan menjelaskan. Politisi dari Partai Perindo menyarankan ke wartawan agar ditanyakan langsung kepada Ketua DPRD.

“Tanyakan Ramses aja, karena dia yang melapor-lapor kesana,” elak Guntur melalui pesan singkat dari WhatsApp (WA), Senin (6/9/2021).

Sementara itu, Ramses Lumbangaol membenarkan telah melaporkan kedua anggota dewan itu ke DPP Partai Perindo. Dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Humbahas.

Menurutnya,laporan itu atas dasar peraturan dan perundang undangan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 di pasal 92 ayat 1 dan 2. Dan bab IX pemberhentian antar waktu penggantian antar waktu dan pemberhentian, pasal 99 ayat 3 pada huruf d.

Dijelaskannya, Guntur dan Charles telah berturut-turut tidak pernah menghadiri rapat-rapat, baik rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD tanpa alasan yang sah.

“Karena itu, saya sebagai Ketua DPRD harus melaporkan hal ini. Laporan ini sesuai peraturan yang berlaku. Apalagi, kami bekerja disini sesuai tata tertib (tatib) dewan yang acuannya dari PP Nomor 12 Tahun 2018,” tandasnya. (DS)