Arist Merdeka Apresiasi Kapolres dan Bupati Tobasa

Arist Merdeka bersama anak-anak.

Tobasa, Lintangnews.com| Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait memberikan penghargaan serta apresiasi kepada Kapolres Toba Samosir (Tobasa), AKBP Agus Waluyo SIK dan Bupati Tobasa.

Mereka telah menaruh kepedulian terhadap anak korban pelanggaran hak anak, atas komitmennya melawan tanpa kompromi terhadap kekerasan terhadap anak khusus kekerasan seksual. Lalu, pertanyaan kemudian, apa peran gereja dan tokoh-tokoh adat di Tobasa yang sudah diberikan? Demikian disampaikan Arist.

Menurut penilaian Arist, bahwa beruntunnya dan tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Tobasa, tidaklah berlebihan jika Kabupaten Tobasa masuk dalam kategori darurat kekerasan terhadap anak setelah Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah dan Samosir.

Arist Merdeka Sirait menyebutkan, tidak terbantahkan lagi bahwa dalam kurun waktu Januari – Juni 2019 data kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan dikumpulkan pusat data dan pengaduan Komnas PA, dari 145 kasus pelanggaran terhadap anak di wilayah kabupaten Tobasa 52 persen didominasi kejahatan seksual.

Dan 42 persen selebihnya kasus-kasus pelanggaran terhadap anak seperti eksploitasi ekonomi, seksual, penculikan dan perdagangan anak, kejahatan kejahatan seksual, serta anak dengan HIV/ AIDS yang telah menelan puluhan korban anak-anak akibat terpapar HIV AIDS.

“Dari angka ini ditemukan pula sebarannya merata, baik di Desa, Kecamatan maupun Kota. Para predatornya adalah orang-orang yang berada di lingkungan terdekat anak yakni ayah kandung maupun ayah tiri, abang, kerabat dekat keluarga, paman, kakek, guru, baik guru reguler maupun non reguler, teman sebaya anak, tetangga, pedagang keliling antar kampung dan kelurahan, serta kerabat dari orang tua,” ujar Arist.

Semetara, kata Arist, lingkungan sosial anak, ruang publik dan tempat bermain anak serta pondok-pondok dan panti-panti juga tidak aman lagi bagi anak-anak dari ancaman kekerasan.

Lebih lanjut Arist Merdeka menjelaskan temuannya, bahwa angka kejahatan seksual terhadap anak ini akan terus bertambah jika Pemerintah Kabupaten Tobasa, Tapanuli Utara, Selatan dan Tengah, Humbanghas, Simalungun dan Kabupaten Samosir, masyarakat, jemaat dan gereja, alim ulama dan para pemangku kepentingan perlindungan anak tidak menaruh perhatian serius terhadap masalah ini.

“Oleh sebab itulah pemerintah perlu mengevaluasi ulang program dan aktivitas masing-masing Dinas PPPA/KB dan lintas Dinas lainnya serta julukan Kabupaten Tobasa sebagai Kota religius dan berbudaya sementara kasus-kasus pelanggaran anak terus terjadi dan terus dan terus dibiarkann terjadi dan tidak bisa dihentikan,” kata Arist kepada awak media melalui selular, pada Rabu (11/9/2019). (asri)