Arist Merdeka Desak PN Balige Berikan Hukuman Sesuai UU Perlindungan Anak

72
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait.

Tobasa, Lintangnews.com I Kasus pelecehan seksual terhadap siswanya yang dilakukan oknum guru SD di Desa Panamparan, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) saat ini sudah ditangani Pengadilan Negeri (PN) Balige.

Ini membuat Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait angkat bicara, Selasa (3/12/2019).

Melalui telepon seluler, Arist Merdeka Sirait menyampaikan kepada wartawan, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, hakim tidak dibenarkan menghukum terdakwa dengan hukuman di bawah 5 tahun. Menurutnya, hakim patut menghukum dengan pidana pokok minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

“Ini dapat ditambah dengan hukuman tambahan berupa kebiri atau kastrasi kepada terdakwa. Jika keputusan hakim di bawah 5 tahun, maka putusan hakim dapat dinyatakan cacat hukum,” tegas Arist Merdeka.

Lanjutnya, atas kasus itu, Komnas PA mendesak hakim menghukum terdakwa dengan menerapkan atau menggunakan pasal berlapis dengan hukuman minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun. (asri)