Batal Dijadikan Perda, RPJMD Humbahas Tahun 2021-2026 Diserahkan ke Pusat

DPRD Humbahas melakukan rapat parpurna membahas Ranperda RPJMD Humbahas tahun 2021-2026.

Humbahas, Lintangnews.com | DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Pemkab setempat batal membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) hingga akhirnya diserahkan ke pemerintah pusat.

Itu dikarenakan rapat paripurna DPRD Humbahas dengan agenda pembahasan Ranperda RPJMD tahun 2021-2026 yang digelar di ruang paripurna, Rabu (18/8/2021) hanya 10 orang anggota dewan yang hadri dari jumlah total 25 orang.

Ini membuat DPRD tidak ada lagi waktu untuk membahas Ranperda tersebut. Hal ini mengingat batas waktu RPJMD harus disetujui menjadi Perda sampai 26 Agustus 2021 mendatang.

“Setelah hasil kesepakatan, akhirnya dengan mengucap syukur, rapat paripurna ini, Rabu 18 Agustus 2021 dengan ini kita tutup dengan resmi,” ucap Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol sembari mengetuk palunya.

Rapat paripurna yang dihadiri Bupati, Dosmar Banjarnahor, Wakil Bupati, Oloan Paniaran Nababan, mewakili Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) itu sebelumnya telah dilakukan 2 kali diskors.

Skors pertama dilakukan selama 10 menit. Sedangkan skors kedua selama 15 menit. Pasalnya, dari total 25 orang anggota DPRD hingga dimulainya rapat pembahasan hanya dihadiri 10 orang.

Sementara, ke 15 orang anggota dewan yang telah mendapat surat undangan, absen tanpa keterangan. Diantaranya, Wakil Ketua DPRD, Marolop Manik (Partai Golkar) dan Labuan Sihombing (Partai Hanura).

Alot dan Anggota Dewan Sempat Emosi

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan itu sempat terjadi ketegangan dan emosi dari para anggota dewan yang hadir.

Ini terjadi ketika Ramses Lumbangaol meminta pendapat dari para anggota dewan pasca setelah kedua kalinya rapat diskors.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Kepler Torang Sianturi emosi yang awalnya menyampaikan pendapatnya dengan membawa nama Fraksinya. Dirinya sependapat agar rapat dilanjutkan, biar pun melanggar aturan tata tertib (tatib) DPRD.

Ramses justru menyampaikan kurang sepakat atas pendapat Kepler dengan membawa atas nama Fraksi PDI-Perjuangan. Ramses mengatakan, dalam rapat ini bukan meminta pendapat dari Fraksi, melainkan masing-masing anggota dewan yang hadir.

“Ijin mohon Ketua, sudah kurang enak ini. Masa saya menyatakan sikap secara Fraksi, ketua menyatakan bahwa tidak sependapat. Kalau sesuai ditanyakan masing-masing Fraksi, bisa beda pendapat. Saya menghargai sebagai Ketua Fraksi. Kalau Ketua mau menanyakan sikap pribadi lain lagi. Jadi saya kira, kalau Ketua tidak mau menghargai sikap Fraksi, saya juga bisa walk out (WO), tolong diklarifikasi,” cetus Kepler.

Selain itu, anggota dewan lainnya yakni, Moratua Gajah dari Fraksi gabungan (Gerindra Demokrat), Manaek Hutasoit (Partai Golkar) dan Poltak Purba (Partai PSI) juga dengan emosi menyampaikan pendapatnya agar Ramses turun dari kursi sebagai pimpinan rapat.

Pasalnya, Ramses selalu berlandasan tatib saat menyampaikan pendapatnya, namun dinilai tidak menerima pendapat para anggota dewan yang hadir.

“Kalau Ketua masih berkelit, turun dari sana biar kami yang menggantikan. Karena pemerintah tidak akan berhenti, kita yang akan berhenti. Kalau Ketua kami persilahkan turun dari sana, kami yang akan menggantikan. Setuju kawan-kawan,” teriak Moratua. “Setuju,” jawab anggota dewan lain serentak.

Sementara Minter Hulman Tumanggor, anggota Fraksi PDI-Perjuangan mengatakan, malu atas kondisi ini yang sudah berapa kali dilaksanakan rapat-rapat namun tidak qourum. Itu karena ke 15 orang anggota dewan itu mengajukan mosi tak percaya kepada Ramses.

“Sejak masa periode 2015-2019 dengan kepimpinan Ketua DPRD, Manaek Hutasoit tidak pernah terjadi. Namun di masa Ketua DPRD Ramses selalu tidak quorum,” tukasnya.

Anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang itu meminta kepada Ketua DPC PDI-Perjuangan Humbahas, Dosmar Banjarnahor untuk mencari solusi.

“Saya sebagai anggota fraksi PDI-Perjuangan, malu kita sebenarnya dengan kondisi lembaga DPRD ini. Disini, saya sampaikan kepada Ketua DPC yakni pak Bupati Humbahas, mungkin Ketua sudah melihat, apakah kita senang seperti ini, tidak tahan lagi. Saya tidak senang seperti ini malu kita, pembangunan dimana tahapannya dan kegiatan bertahan sampai banyak hambatan karena ulah mosi tidak percaya,” tandanya.

Tidak hanya itu, pendapat emosi itu juga disampaikan Manaek Hutasoit dan Poltak Purba. Hingga akhirnya, Ramses menskors selama 30 menit untuk mencari solusi sebelum menuai kesepakatannya rapat ditutup.

Bupati dan DPRD Terancam Tidak Dibayar Hak Keuangannya Selama 3 Bulan

Sementara itu, tidak dibahasnya Ranperda RPJMD tahun 2021-2026 menjadi Perda, maka Bupati, Wakil Bupati dan DPRD Humbahas ternyata mendapat sanksi adminitrastif berupa hak keuangan selama 3 bulan..

Dosmar Banjarnahor mengatakan, akan menyerahkan dokumen RPJMD ini ke pemerintah pusat dalam hal ini Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagai perwakilan.

“Dengan menyerahkan ke Gubernur, itu solusi terbaik. Biarkan lah nanti Gubernur memberikan arahaan selanjutnya,” ucap Dosmar usai rapat.

Disinggung apakah selama ini ada melakukan lobi-lobi politik kepada 15 orang anggota dewan itu, Dosmar menjelaskan tidak perlu. “Sekarang sudah berbeda zaman, ikuti saja peraturan,” tegasnya.

Apakah melakukan duduk bersama sembari minum kopi, Dosmar mengakui, telah melakukannya. “ Kalau itu sudah kami kerjakan, itu lah yang bisa maksimal,” katanya.

Ditanya terkait sembari menunggu keputusan dari Gubernur, bagaimana Pemkab Humbahas selanjutnya. Dosmar menjelaskan, pemerintahan tetap berjalan. “Pemerintahan dari tingkat desa sama ke pusat itu sudah ada sistimnya, tidak pernah berhenti pemerintahan apa pun ceritanya. Jadi, dalam hal ini ada aturan yang menggariskan untuk itu, apa pun kondisinya,” tegas Dosmar.

Kebenaran turunnya Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi akibat persoalan itu, Dosmar mengaku, kurang mengetahuinya. Namun Dosmar mengatakan, siap menerima sanksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) jika dari kinerja pemerintahannya salah, selain menerima sanksi administratif sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah nantinya berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 bulan.

“Kita belum terima surat ini, jadi belum bisa dikomentari. Namun namanya pemerintah, ketika ada sesuatu yang tidak lazim pasti turun. Ketika turun, siapa yang salah kan nanti ada verifikas di dokumen, ini salah siapa, apa pekerjaanmu. Kalau saya Bupati akan dicek, mana pekerjaanmu , kan saya siapkan semuanya urutannya dari awal. Jika saya tidak salah, tak mungkin dapat sanksi. Tapi kalau saya salah loh pasti dapat sanksi. Sampai saat ini sudah saya kerjakan semua semua tahapan yang menjadi tanggungjawab sebagai Bupati,” tegas Dosmar. (DS)