Berikan Ijin Bazar di Tengah Pandemi, Kadis PMTSP ‘Diusir’ dari Ruangan Rapat DPRD Siantar

Kepala Dinas PMPTSP Pemko Siantar, Agus Salam saat keluar dari ruangan rapat.

Siantar, Lintangnews.com | Buntut kegiatan bazar di Lapangan Parkir Pariwisata, Komisi II DPRD Kota Siantar mengeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Agus Salam bersama jajarannya dari ruang rapat Komisi II, Senin (21/9/2020).

Ketua Komisi II DPRD Siantar, Rini Silalahi awalnya bertanya soal izin bazar dan dijawab Agus Salam dengan membenarkannya.

Mendengar hal itu, politisi Partai Golkar ini menilai, walaupun mendapatkan rekomendasi Tim Gugus Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 belum tentu tepat.

“Benar ada ijinnya dan benar Tim GTPP Covid-19 memberikan rekomendasi, tetapi tidak tepat. Untuk kondisi sekarang ini, itu tidak tepat,” ucap Rini dengan nada tinggi.

Rini menyampaikan, jika jumlah korban Covid-19 terus bertambah.

“Mau berapa lagi korban pak. Sekarang Siantar zona apa pak? Zona merah bukan. Makanya bazar dibuat biar semakin merah? Kita lihat di media sosial, masyarakat protes dengan bazar itu. Tetapi masih tetap berdiri kokoh di sana,” ujarnya heran.

Dia mengatakan, kehadiran pedagang dari daerah lain dapat menimbulkan kasus baru sebaran Covid. “Itu semua pedagang baru datang, kok malah kita terima di Siantar,” cecarnya.

Rini sempat menyindir sikap Pemko Siantar yang sangat respon ketika disinggung soal dana Covid-19.

“Pemko Siantar tidak ada pro aktif dengan kondisi Covid di Siantar. Tetapi apabila dana tentang Covid-19 cepat membagi,” kesalnya.

Ferry SP Sinamo selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Siantar, jika dirinya mempertanyakan hati nurani Agus Salam dalam melihat kondisi saat ini dengan mengeluarkan ijin bazar.

“Pak Agus Salam, bagaimana hati nurani bapak memberikan ijin itu. Bagaimana kalau keluarga bapak yang jadi korban,” ujarnya bernada tinggi.

Politisi PDI-Perjuangan ini meminta kepada Agus Salam dan staf lainnya untuk keluar dari ruangan tersebut.

“Saya katakan, anggaran Perijinan (Dinas PMPTSP) tidak perlu dibahas. Anda tolong keluar. Anda yang membuat zona hitam Siantar ini. Mereka lah yang menjadi biak kerok zona hitam di Siantar ini,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Agus Salam dan beberapa pegawai terpaksa keluar dari ruangan Komisi II DPRD Siantar. (Elisbet)