BKIPM Medan I Laksanakan Couching Clinik Pelayanan Publik  

Couching Clinik Pelayanan Publik yang dilaksanakan BKIPM Medan I.

Medan, Lintangnews.com | Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Medan I melaksanakan Couching Clinik Pelayanan Publik bertempat di Lily room Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (25/11/2021).

Kegiatan ini dibuka langsung secara daring dari Jakarta oleh Kepala Pusat Standarisasi Sistem Kepatuhan, Teguh Samudro.

Hadir dalam kegiatan itu, perwakilan pusat Standardrisasi, Sistem dan Kepatuhan (SSK) BKIPM, Endro Ari Wibowo, Koordinator Standarisasi Sistem, Martono ,Sub Koordinator Standarisasi Sistem Karantina dan Keamanan Hayati, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Abyadi Siregar, Kepala Kantor Otoritas Bandara Kualanamu, PT Angkasa pura II, Bea Cukai Kualanamu, Kepala BKIPM Tanjung Pinang, Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan, Kepala Stasiun KIPM Belawan, Karantina Pertanian Kelas II Medan, Kepala KIPM Aceh dan motivator, Zulham Efendi,serta insfirator inovasi layanan publik hadir daring, Dedi Arief isdiyanto.

Kepala BKIPM Medan I, Muhammad Burlian mengatakan, kegiatan itu mengusung tema ‘Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Akuntabilitas dan Profesionalisme Petugas Pelayanan’ yang didasari Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dia menuturkan, pelaksanaannya sejalan dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang memuat standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service poin), proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) yang dilaksanakan secara terukur melalui service point dimaksud.

“Ini berupa persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya atautariff, produk pelayanan serta penanganan pengaduan, saran, masukan dan apresiasi(manufacturing) terkait dengan pemenuhan dasar hukum, prasarana dan sarana (fasilitas), kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan  dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana,” sebut Burlian.

Pihaknya juga memahami dan mempedomani garis kebijakan BKIPM melalui pusat SSK yang mendorong terwujudnya pelayanan prima di masing masing unit kerja BKIPM seluruh Indonesia, melalui beberapa program baik itu membuat dan menyusun regulasi, SOP, simplikasi, sosialisasi dan K3 serta penguatan-penguatan kinerja strategis lainnya yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat maupun pengguna layanan. (Idris)