Blokir WA Pribadi, Kajari Simalungun Diduga Tutupi ‘Aib’ Kerja Kejaksaan

Kajari, Irvan PD Samosir dan rumah dinas Wakil Bupati yang ditempati Kajari Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, Irvan PD Samosir diduga tutupi ‘aib’ kerja kejaksaan sehingga memblokir WhatssApp (WA) pribadinya saat dikonfirmasi.

Sikap tak terpujinya itu ditunjukkan, Rabu (13/3/2019) sekira pukul 10.44 WIB usai menuliskan sebait kalimat. “Ke kasi intel pak,” ujarnya sebelum memblokir.

Diduga aksi orang nomor satu di Kejari Simalungun itu guna menutupi aib kerja Kejaksaan terkait kebenaran turunnya surat persetujuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi indikasi kerugian dana bantuan sosial (bansos) tahun 2012-2014 Pemkab Simalungun.

Pasalnya, menurut sumber yang layak dipercaya, surat persetujuan dari BPKP tersebut sudah diturunkan ke Kejari Simalungun dan diterima pihak Kejari Simalungun.

Namun Irvan PD Samosir terkesan mempeti eskan surat tersebut yang diduga demi balas jasa kepada Pemkab Simalungun. Dugaan ini bukan tanpa alasan, di mana fakta di lapangan sampai saat ini Irvan PD Samosir masih menempati fasilitas gedung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun sebagai rumah dinas (rumdis) Kepala Kejari Simalungun.

Ini akibatnya membuat Wakil Bupati Simalungun, Amran Sinaga tidak menempati rumdis itu hingga masa tugasnya akan berakhir pada tahun 2020 mendatang.

Bahkan, dalam jangka 2 tahun lebih, pergantian Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Simalungun sudah 2 kali dilakukan yakni, Parada Situmorang, Rendra Yoki Pardede. Dan Kasi Pidsus Kejari Simalungun saat ini, Raden A Syaifullah.

Dampaknya, pengusutan dana bansos tahun anggaran 2012 sampai 2014 bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemkab Simalungun sampai hari ini belum jelas ujungnya.

Diketahui, pengusutan terhadap dana bansos 2012 – 2014 telah dilakukan saat, Parada Situmorang sebagai Kasi Pidsus.

Dan surat persetujuan dari BPKP untuk dilakukan investigasi juga disinyalir diendapkan Kejari Simalungun.

Sementara, Kasi Intelijen Kejari Simalungun, Robinson Sihombing coba ditemui, Rabu (13/3/2019) sekira pukul 11.30 WIB tidak berhasil.

Menurut petugas Kamdal yang piket, Boru Siregar menuturkan, Kasi Intelijen sedang rapat. “Lagi rapat, bang sama para Kasi,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Simalungun, Frans Saragih saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler mengakui tidak ada lagi panggilan Kejari terkait aliran dana bansos. “Gak ada. Lagian, belum aku pada saat itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat pengusutan bansos tersebut berlangsung, penyidik seksi pidana khusus Kejari Simalungun telah memanggil dan memeriksa sejumlah sebagai saksi terkait aliran dana bansos.

Selain itu, sebagai penerima dana bansos di antaranya ada yang berasal dari luar Kabupaten Simalungun. Sedangkan, dari Kabupaten Simalungun yang pernah diperiksa, RS dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (Pas) Kumtum, Alamat Karang Anyer, Kecamatan Gunung Maligas.

Selanjutnya, Mulyani selaku Ketua Kelompok Tani Mulya Tani Huta Jawa Maligas, Kecamatan Gunung Maligas, Mufridah Harahap dari Koperasi Wanita Pembangunan, alamat Jalan Haji Ulakma Sinaga, Nagor Siantar, Kecamatan Siantar Kabupatan Simalungun.

Kemudian, Burhanudin Sinaga, Ketua Kelompok Tani Mawar 1, alamat Huta Sidauk, Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. (zai)