BPMD Taput Tak Pernah Berkoordinasi dengan DPRD Terkait Pelaksanaan Dana Desa

Anggota DPRD Taput dari Partai Nasdem, Maradona Simanjuntak.

Taput, Lintangnews.com | Miris sekali tidak ada koordinasi antara Pemkab Tapanuli Utara (Taput) dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dengan para anggota DPRD dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa di masing-masing desa.

Padahal anggaran untuk pelaksanaan proyek dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke setiap desa melalui BPMD Pemkab Taput. Namun hampir kurang lebih 1 miliar setiap desa menerima dana dimaksud, tetapi pihak DPRD Taput tidak ada dilibatkan dalam hal pengawasan.

Hal itu dikatakan Maradona Simanjuntak selaku Anggota DPRD dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Kecamatan Sipahutar, Pangaribuan dan Garoga melalui sambungan telepon selularnya, Selasa (19/3/2019).

Sama halnya juga dengan komentar wakil rakyat dari Partai PKPI Dapil IV, Jasminto Simanjuntak saat ditemui di kantor DPRD Taput. Dia juga mengatakan, tidak pernah dilibatkan dalam hal tugas fungsi sebagai pengawan di dalam pelaksanaan proyek dana desa tersebut.

“Sejak digulirkannya dana desa di Taput, kami selaku anggota dewan sepertinya tidak pernah ikut dilibatkan dalam hal legislasi bidang pengawasan. Kami seharusnya mendapat pemaparan dari instansi terkait pelaksanaan proyek dana desa di  masing-masing desa. Justru kami dapat informasi dari pers dan masyarakat,” ungkap Maradona.

Menurutnya, para anggota dewan nantinya saat agenda rapat Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj)  Bupati akan mempertanyakan di forum agenda rapat kepada instansi terkait dan Pemkab Taput.

“Memang kami tidak pantas atau tak ada dilibatkan dalam hal pengawasan anggaran yang sumber dananya dari pemerintah pusat ,” sebut Jasmito.

Sekretaris BPMD Taput, Doni Simamora yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPMD, saat dihubungi menuturkan, mereka selalu welcome (terbuka) menerima siapapun itu, baik itu masyarakat, pers, penegak hukum, LSM dan anggota dewan untuk bersama-sama melakukan pengawasan pengerjaan proyek yang bersumber dari dana desa. (purba)