Bupati Simalungun Dongkol Terhadap Kasatpel Pelabuhan Simanindo, Ini Pemicunya

Simalungun, Lintangnews.com | Bupati Simalungun, JR Saragih merasa mendongkol, karena Kasatpel (Kepala Satuan Pelayanan) Pelabuhan Danau Toba Simanindo, Khairuddin Siregar berpatokan kepada aturan dan peraturan Pelabuhan.

Sementara JR Saragih merujuk hasil rapat yang mengatur muatan Kapal Motor (KM) Rakyat atau kapal kayu), dengan jumlah penumpang maksimal 60 orang dan sepeda motor sebanyak 10 unit di kiri kanan.

Peristiwa miris itu terjadi pasca JR Saragih meninjau kesiapan petugas pengamanan Operasi Lilin Toba 2019 di Pos Pantau Pelabuhan Danau Toba Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Selasa (31/12/2019).

Informasi dihimpun, Bupati Simalungun melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tigaras bersama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Roni Butar-Butar, Kasatpol PP, Pahala Sinaga dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Edwin Simanjuntak.

Rombongan juga didampingi unsur Forkompimca Kecamatan Dolok Pardamean (Camat, Kapolsek dan mewakili Danramil) guna mengecek situasi dan kondisi Pelabuhan dan sesekali menyapa antrian pengunjung.

Diduga aksi yang dilakukan Bupati Simalungun itu mengingat tenggelamnya KM Sinar Bangun di Perairan Danau Toba hingga menelan korban jiwa ratusan penumpang pada tanggal 12 Juni 2018 lalu.

Diketahui KM Sinar Bangun sebelum dikabarkan tenggelam, bergerak dari arah Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir, dengan tujuan arah Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun.

Akibat tenggelamnya KM Sinar Bangun, sebanyak 164 orang dinyatakan hilang. Sementara 21 orang berhasil dievakuasi dan 3 orang di antaranya tewas tersebut, APBD Pemkab Simalungun justru ‘terkuras’ sebesar Rp 5 miliar.

Dengan rincian, untuk operasional ke Polri sebesar Rp 1,2 miliar dan TNI Rp 1,25 miliar. Namun titik koordinat tenggelamnya KM Sinar Bangun sampai saat ini masih misterius.

Petugas menetapkan tersangka yakni, Nahkoda KM Sinar Bangun inisial SS. Tiga hari kemudian tiga orang pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara juga ditetapkan tersangka.

Mereka dikenakan Pasal 302 dan 303 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 359.

Ketiga oknum pegawai itu masing-masing Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Sungai dan Danau, Rihard Sitanggang, Kapos Pelabuhan Simanindo, Golpa F Putra dan pegawai honorer Dishub Pemkab Samosir, Karnilan Sitanggang. (Zai)