Bupati Taput Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Bupati Taput, Nikson Nababan menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi terintegrasi.

Taput, Lintangnews.com | Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan  bersama Wakil Bupati, Sarlandy Hutabarat, Ketua PKK, Satika Simamora dan Wakil Ketua PKK, Marsaulina Lumbantobing, didampingi Ketua DPRD, Poltak Pakpahan, Kapolres, AKBP Ronald Sipayung, Sekretaris Daerah (Sekda), Indra Simaremare, Kajari diwakilkan Kasi BB, dan beberapa Organisasi Pimpinan Perangkat Daerah (OPD) menghadiri rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemkab Toba, Samosir, Humbang Hasundutan (Humbahas), Tapanuli Utara (Taput) dan Simalungun di Balige Kabupaten Toba, Kamis (14/10/2021).

Sesuai dengan pasal 6 huruf b dan 8 Undang-Undang (UU)Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka memperkuat perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka mencegah korupsi di Kabupaten Taput diselenggarakan rakor pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemkab Toba, Samosir, Humbahas, Taput dan Simalungun.

Diharapkan dengan kegiatan itu, upaya pemberantasan korupsi akan semakin maksimal dan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Toba, Taput, Humbahas, Samosir dan Simalungun akan semakin baik dan semakin memperkuat dan memperbaiki tata pengelolaan pemerintah daerah.

Rangkaian acara rapat di antaranya presentasi oleh Direktur I Korsup KPK, Brigjen Pol Didit Agung Widjanarko, serta diskusi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Satuan Tugas Korsup I KPK, Maruli Tua.

Dilanjutkan penandatangan komitmen bersama pencegahan korupsi terintegrasi Pemkab Taput, Humbahas, Toba, Samosir dan Simalungun. Kemudian serah terima sertifikasi aset Pemkab Humbahas, Toba, Samosir dan Taput (tanah milik pemerintah daerah yang terbit tahun 2021).

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah menyampaikan, Korsupgah KPK merupakan pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, melalui program Korsupgah, KPK terus berupaya mendorong perbaikan sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung penuh kegiatan rakor pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemkab dan Pemko se-Sumatera Utara, serta di lingkungan Pemprovsu. Kami berharap, kegiatan ini menjadi perhatian serius bagi jajaran pemda seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat saling lebih keras bahu membahu dan saling mengingatkan, sehingga dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan tim KPK dengan program pencegahan korupsi melalui MCP (Monitoring Centre for Prevention ) KPK,” ujarnya.

Wagubsu menyampaikan,tahun 2021 KPK telah menargetkan untuk pencapaian MCP pada setiap pemda minimal sebesar 80 persen. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi setiap pemda di Sumut, khususnya Kabupaten Taput, Toba, Samosir, Humbahas dan Simalungun. Sehingga capaian MCP pada tahun 2021 ini dapat mencapai target.

“Untuk Pemprovsu pencapaian MCP pada tahun 2020 adalah sebesar 88,54 persen. Skor ini mengalami kenaikan 0,54 persen dari capaian tahun 2019 yaitu sebesar 88 persen. Tahun 2020, Pemprovsu memperoleh peringkat ketujuh secara nasional atau naik delapan peringkat dibandingkan pencapaian 2019 yang memperolah peringkat 15,” sebut Musa Rajekshah i.

Di tahun 2021, capaian MCP Pemprovsu diharapkan bisa mencapai skor di atas 90 persen dan naik peringkat ke 5 secara nasional. Untuk mencapai hal itu, Pemprovsu akan melakukan upaya-upaya yaitu, Pertama, intensifikasi koordinasi dan monitoring Inspektorat sebagai Koordinator Pembina dan selaku Pemonitor MCP Perangkat Daerah dan KPK. Kedua, peningkatan pembinaan oleh Inspektorat. Dan Ketiga, pemberian peringatan dari Gubernur kepada Pimpinan Perangkat Daerah. (Pembela)