CV Basa Mandiri Layangkan Sanggahan, UKPBJ Asahan masih Siapkan Jawabannya

Asahan, Lintangnews.com | CV Basa Mandiri melayangkan surat sanggah ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Asahan.

Di antaranya terkait proyek pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di Desa Gendang, Kecamatan Pulau Bandring dengan nilai Harga Perkiraan Sendri (HPS) sebesar Rp 344 juta lebih. Ini sesuai surat nomor: 09/CV-BSM/IV/2021.

Berikutnya surat nomor 08/CV-BSM/IV/2021 terkait pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di Desa Suka Damai Barat, Kecamatan Pulau Bandring, dengan nilai Harga Perkiraan Sendri (HPS) sebesar Rp 488 juta.

Riyadi selaku Wakil Direktur (Wadir) CV Basa Mandiri mengatakan, dasar sanggahan atas berita acara hasil pemilihan dan berita acara penetapan pemenang lelang proyek pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di Desa Gendang yang dimenangkan CV Lopo Tenda.

“Ada pun dasar melakukan sanggah antara lain, adanya kesalahan subtansial dalam proses dan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang jasa,” sebutnya, Kamis (15/5/2021).

Lanjutnya, ada penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen dan dugaan rekayasa persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usah sehat.

Kemudian terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pimpinan UKPBJ, Panitia Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat berwenang.

“Kita layangkan sanggahan, karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalan proses tender pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di Desa Gendang,” ucap Riyadi.

Dia menjelaskan, setelah dilakukan evaluasi CV miliknya dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi kualifikasi. Dengan alasan keterangan, tidak mempunyai atau menguasai tempat usaha, kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. Sementara yang ada hanya bukti sewa rumah.

“Saya sudah sampaikan kepada Pokja UKPBJ, bahwa dalam pemasukan penawaran dan mengupload surat sewa, dimana dalam surat perjanjian sewa rumah itu pada pasal 3 jelas peruntukan bangunan digunakan sebagai kantor dan tempat tinggal oleh pihak kedua dan karyawan,” ujar Riyadi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, merujuk dari dokumen pengadaan dengan nomor:04/KP.2653407/UKPBJ-AS/20121 tertanggal 19 Maret 2021 pada poin 34.5 tentang Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

Sementara sesuai dengan berita acara yang disampaikan Pokja melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Asahan, jika BHAP itu tidak bertandatangan dan tak ada nama-nama Pokja yang bertanggungjawab terkait hasil evaluasi.

“Maka dengan sanggahan ini, kami meminta Pokja UKPBJ Asahan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan terkait pengadaan barang jasa pemerintah,” papar Riyadi.

Dia juga menuturkan, telah terjadi dugaan indikasi persekongkolan antar Pokja dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang tender. Dimana Direktur CV Lopo Tenda, Zulham Efendi masih ada hubungan persaudaraan dengan salah satu Pokja UKPBJ Asahan berinisial ZN.

Menanggapi sanggahan yang dilayangkan CV Basa Mandiri, UKPBJ Asahan sedang menyiapkan jawaban dari sanggahan dari perusahaan yang menyanggah.

“Jawaban dari sanggahan sedang kami siapkan,” ujar Kepala Bagian (Kabag) UKPBJ Asahan, Kasian melalui stafnya, Zulkarnaen Nasution yang diarahkan pimpinannya untuk menjawab konfirmasi dari wartawan melalui telepon seluler. (Heru)