Dampak P-APBD 2021 Humbahas Ditolak, Rp 11,4 M Anggaran Tak Bisa Digunakan

Foto ilustrasi.

Humbahas, Lintangnews.com | Sebesar Rp 11.455.809.198 anggaran yang ditampung di Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tak dapat digunakan untuk tahun 2021.

Ini dampak tidak ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) P-APBD tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Humbahas, Selasa (28/9/2021).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), John Harry Marbun melalui Kepala Bidang (Kabid) Anggaran, Maradu Napitupulu kepada wartawan menyampaikan, adanya dampak tidak ditetapkannya Ranperda P-APBD 2021 menjadi Perda oleh DPRD setempat.

Dari total Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar Rp 136.695.086.433,72, maka Rp 11.455.809.198 anggaran yang bersumber dari dana bebas Rp 9.988.198.875,80 dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Rp 1.467.610.322,00 yang direlokasikan menjadi tertunda.

“Di antaranya, anggaran pembangunan sekolah yang ditampung di Dinas Pendidikan (Disdik) senilai Rp 1 miliar. Kemudian, pembangunan infrastruktur yang direlokasikan ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) sebesar Rp 10.099.809.198,00,” sebut Maradu.

Selain itu, anggaran Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp 286.000.000,00 dan Bappeda Rp 70.000.000,00.

Maradu menyampaikan, tidak hanya itu sebesar Rp 5.181.435.024,92 untuk pembayaran hutang pihak ketiga tidak dapat dibayarkan. Namun sambung Maradu, dari total anggaran P-APBD sebesar Rp 12.669.392.680,00 dapat direalisasikan dan itu wajib.

Dia menyebutkan, tunjangan sertifikasi guru dianggarkan sebesar Rp 1.710.078.974,00, tunjangan guru PNSD/tamsil Rp 473.750.000,00 dan tunjangan khusus guru Rp 2.396.251.300,00.

Kemudian, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 279.801.200,00, adminitrasi kependudukan Rp 176.034.600,00, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 179.507.275,00, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp 571.722.600,00 dan Bantuan Operasional Kesehatan Berencana (BOKB) Rp 51.829.532,00.

Selanjutnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 2.809.266.022,00, dana pelayanan kepariwisataan Rp 78.34.400,00 dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp 1.475.226.455,00. (DS)