Dana Beasiswa Jadi Temuan BPK, DPRD Humbahas Minta Bupati Evaluasi Kadisdik

Kantor Dinas Pendidikan Pemkab Humbahas.

Humbahas, Lintangnews.com | Penyaluran dana bantuan sosial berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dinilai tidak tepat sasaran.

Hal itu terungkap dari hasil laporan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Tahun Anggaran (TA) 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.

Kepada media, Ketua Komisi B DPRD Humbahas, Moratua Gajah juga membenarkan hal ini, Senin (10/6/2019) di ruang kerjanya. Ia mengatakan, sebanyak 37 orang mahasiswa dari 79 mahasiswa yang menerima beasiswa menjadi temuan BPK RI.

Penyaluran beasiswa itu dinilai tidak tepat sasaran mencapai Rp 265 juta. Adapun alasan Moratua mengatakan tidak sesuai penyaluranya, yakni berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Siswa dan Mahasiswa Berprestasi.

Diungkap, sebanyak 23 mahasiswa tidak dilengkapi hasil studi atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sementara menerima Rp 7 juta per orang. Kemudian, sebanyak 13 mahasiswa lainnya yang masuk di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), ternyata perguruannya tidak masuk dalam peringkat 10 terbaik menurut penilaian Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan menerima sebanyak Rp 7 juta per orang.

Sementara, 1 orang mahasiswa yang lainnya menerima bantuan beasiswa tidak melalui SNMPTN/SBMPTN, melainkan jalur mandiri dengan menerima Rp 13 juta.

“Persyaratan pemberian beasiswa berdasarkan perbup tersebut, orangtua wali merupakan penduduk di daerah (Kabupaten Humbahas), terdaftar sebagai mahasiswa di 10 PTN terbaik melalui SNMPTN/SBMPTN pada tahun berkenan, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, tidak sedang cuti, IPK pada saat pengajuan beasiswa minimal 2,7 dari skala 4,00,” ujar Moratua.

Moratua pun menilai, kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) saat ini sangat buruk. “Ini merupakan kinerja yang buruk, karena sudah ada jelas-jelas peraturan ke situ, tapi bisa salah penyaluranya,” katanya.

Moratura berharap bahwa sudah saatnya kepala daerah untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan. “Iya kita harapkan ini dievaluasi,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jamilin Purba membenarkan temuan BPK itu. Namun menurutnya, temuan BPK ini hanya beda pemahaman saja antara pihaknya dengan BPK.

“Sebenarnya, ini masalah pemahaman saja antara BPK dengan dinas pendidikan humbahas. Sementara kita menyalurkan itu sudah sesuai dengan rohnya dari peraturan tersebut, di antaranya sebelum kuliah sudah kita berikan, sementara BPK setelah kuliah baru diberi,” kata Jamilin di ruang kerjanya.

Jamilin juga menegaskan, bahwa penyaluran itu sudah tepat sasaran. Tanpa ada potongan maupun indikasi lainnya kepada penerima.

“Jadi ini hanya masalah penajaman saja, artianya penentuannya yang kami perlu perhatikan, seperti mahasiswa yang menerima Rp 13 juta melalui jalur mandiri tanpa SNMPTN/SBMPTN. Kita hanya melihat prestasinya maka diberikan agar dia (mahasiswa) semangat. Sementara menurut BPK tidak perlu diberikan karena kemampuan,” ujarnya.

Disinggung soal kinerjanya semakin buruk seperti yang disampaikan anggota DPRD, Jamilin sepertinya dapat menerima kritikan tersebut.

“Itu sah-sah saja apa pendapat masyarakat atau pun dari anggota dewan, namun itu bukan menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja saya,” pungakasnya. (akim).