Dicurangi Orang ‘Dalam’ Golkar Sumut, Anthon Sihombing Minta Rekapitulasi Ditunda

Caleg DPR-RI Dapil Sumut III, Anthon Sihombing.

Siantar, Lintangnews.com | Kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak di Kabupaten Asahan pada 17 April 2019 lalu disinyalir dilakukan oknum penyelenggara untuk memenangkan salah satu Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut III.

Hal itu dikatakan Muhammad Wahyudi Panjaitan selaku Tim Sukses Caleg DPR RI dari Partai Golkar, Anthon Sihombing, Kamis (9/5/2019). Menurutnya, kecurangan itu diduga dilakukan secara sistematis oleh penyelenggara dan berawal dari formulir C1 yang dikumpulkan Caleg ada perbedaan dengan formulir DA1.

“Kita sudah melaporkan kecurangan yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Asahan dan langsung diterima pegawai bernama Boby Nugro, Minggu (5/5/2019) lalu,” kata Wahyudi.

Menurutnya, laporan itu kini telah diambil Bawaslu Sumatera Utara (Sumut), dikarenakan saat ini tahapan penghitungan suar sedang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut.

“Kemarin sudah kita tanyakan bagaimana tindaklanjutnya, ternyata laporan kita diambil alih Bawaslu Sumut. Saat ini rapat pleno tingkat Provinsi dari Kabupaten Asahan dihentikan atas laporan kita. Dari penjelasan pihak Bawaslu, ternyata permasalahan ini ada unsur pidananya,” jelas Wahyudi.

Pihaknya menuding, penggelembungan suara hanya untuk memenangkan salah satu Caleg Partai Golkar. Karena dari hasil rekapitulasi yang dilakukan melalui formulir C1 ada perbedaan selisih yang cukup jauh.

“Kita sudah melakukan perhitungan rekapitulasi atas C1 dan DA1 di 21 Kecamatan di Kabupaten Asahan. Dari hasil penggelembungan suara itu, kami menduga salah satu calon diuntungkan yakni Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dengan penggelembungan sebanyak 1550 suara,” kata Wahyudi.

Dijelaskannya, temuan itu terjadi pada 20 April 2019, saat pihaknya mendapatkan Formulir C1. Sejak mendapatkan C1, mereka melakukan rekapitulasi dan dibandingkan dengan DA1, ternyata ada selisih yang cukup signifikan dan menguntungkan salah satu caleg.

“Maka dari itu kami melaporkan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Asahan karena diduga terlibat dalam ‘permainan’ ini,” paparnya.

Tim Sukses Anthon Sihombing yakni, Muhammad Wahyudi.

Pihak Anthon Sihombing juga menemukan beberapa perbedaan C1 yang diturunkan dalam DA1. Kecurangan itu ditemukan di beberapa daerah dari Dapil Sumut III, salah satunya Kabupaten Asahan. Diduga ada penggelebungan suara dalam tubuh Partai Golkar untuk menguntungkan salah satu calon.

Wahyudi menuding, permasalahan ini juga terjadi di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Asahan. “Tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga seperti ini ‘permainannya’,” tutupnya.

Terpisah, Ketua Institute Law And Justice (ILAJ) Fawer Full Fander Sihite juga menduga ada upaya pengelembungan suara kepada salah satu calon DPR RI di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai.

“Dari beberapa dokumen yang sudah kami pelajari, ada perbedaan penginputan suara dari C1 ke DA1. Contohnya di C1, suara calon 100 namun yang dibuat di DA1 suaranya menjadi 200,” tuturnya saat ditemui di Jalan MH Sitorus, Kota Siantar.

Pihaknya mengaku prihatin dengan hal ini, karena sudah mencederai proses demokrasi di Indonesia. “Kita mendapatkan informasi, jika pihak Anton Sihombing sudah melaporkan hal tersebut. ILAJ juga berharap, Bawaslu Sumut jangan tinggal diam akan hal ini,” tegasnya.

“Pertandingan di Pemilu haruslah dilaksanakan dengan sportif. Jangan gara-gara memiliki jabatan di partai, bisa sesuka hati mengeser-geser suara itu,” tambah Fawer Full.

ILAJ juga menduga pengelembungan ini akan sangat berdampak negatif kepada salah satu calon, yaitu Anton Sihombing, dikarenakan ada potensi kecurangan dilakukan oknum dari partai yang sama.

“Untuk menghindari kecurigaan lebih jauh lagi, kami berharap Bawaslu atau KPUD Sumut merekomendasikan pembukaan C1 Plano kembali di Asahan dan Tanjungbalai. Ini agar persoalan itu terkonfirmasi dengan benar,” paparnya.

Fawer Full meneegaskan, jika seruan itu tidak diindahkan penyelenggara di Asahan dan Tanjungbalai, pihaknya akan bertindak tegas melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Tidak menutup kemungkinan, kita juga akan lakukan gerakan massa agar persoalan ini tidak menjadi laten buruk bagi demokrasi kita di Indonesia,” tutup Fawer Full. (irfan)