Dirut BNI Dihukum Bayar Rp 4,2 Miliar Lebih pada Korban Investasi Bodong di Siantar

Daulat Sihombing.

Siantar, Lintangnews.com | Masih ingat dengan skandal Koperasi BNI Cabang Kota Siantar, teranyar masih terus berlanjut hingga saat ini.

Pengadilan Tinggi (PT) Medan dengan putusan Nomor: 33/Pdt/2021/PT Mdn, 24 Maret 2021 menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Siantar Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Pms, tanggal  06 Desember 2020, yang menghukum Direktur Utama (Dirut) PT BNI (Persero) Tbk dkk untuk membayar ganti kerugian kepada korban investasi bodong Koperasi BNI sebesar Rp 4,2 miliar lebih atas nama Hotna Rumasi Lumbantoruan dkk, karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 15 orang korban investasi bodong Koperasi Swadharma BNI Siantar (disebut juga Koperasi BNI) telah menggugat secara perdata Dirut PT BNI  ke PN Siantar sebagai perbuatan melawan hukum.

Mereka yang menggugat masing-masing Hotna Rumasi Lumbantoruan, Tota Resmida Lumbantoruan, Albine Siagian, Serpinar Sihite, Aspiah Sitompul, Medi Situmorang, Ramli Lumbantobing, Roslince Nababan, Sumiati Pasaribu, Primawaty Sihombing, Hesty Natalia Sihombing, Friendy Tamba (ahli waris almarhum Lasma Tiurma Sitorus), Mery Pasaribu, Tan A Sin Susan Tani dan A Tjiao Helen Tani.

Sedang para tergugat sebanyak 9 orang masing-masing  Dirut PT BNI, Kepala Kantor Wilayah BNI Medan, Kepala Kantor BNI Cabang Siantar selaku Tergugat I, pengurus Koperasi BNI Siantar (tergugat II), Fachrul Rizal alias Pahrul (eks Kepala Kantor BNI Siantar) tergugat III dan Rahmat alias Rahmad (eks Penyelia JUC PT BNI Siantar) tergugat IV.

Kemudian Agus Surya Dharma (eks Ketua/Manager Koperasi Swadharma) tergugat V, Siti Aisyah Pulungan (eks Sekretaris Koperasi Swadharma) tergugat VI, Tressa Evawani (eks Bendahara Koperasi Swadharma) tergugat VII, Hadi Warsono (eks Pengawas Koperasi Swadharma) tergugat VIII dan Sucipta Ritonga (eks Pengawas Koperasi Swadharma) tergugat IX.

Daulat Sihombing sebagai Kuasa Hukum dari para penggugat melalui pesan tertulis, Jumat (16/4/2021) menjelaskan, perkara antara kliennya dengan Dirut PT BNI dkk bermula dari tindakan tergugat Rahmat dan Agus Surya Dharma yang memprospek, membujuk rayu, menjanjikan dan mengiming imingi kliennya agar mengalihkan dana simpanan maupun deposito dari BNI menjadi investasi berjangka Koperasi BNI Siantar, dengan jasa yang jauh lebih tinggi dari deposito BNI, yakni antara 1-4 persen flat per bulan.

Kedua, tergugat meyakinkan para penggugat, jika Koperasi BNI Siantar merupakan milik Bank BNI, sehingga tidak perlu takut karena dana investasinya pasti aman.

Daulat menuturkan, karena aktifitas Koperasi itu secara totalitas berlangsung di Kantor BNI Siantar, kemudian difasilitasi dengan perangkat kerja yang lengkap, lalu melibatkan sejumlah pegawai bank dimaksud, akhirnya para penggugat terperdaya hingga menyerahkan uangnya secara tunai maupun transfer bank ke Rahmat maupun Agus Surya Dharma.

Dan sebagian rekening Koperasi BNI, keseluruhannya total sebesar Rp 4.090.000.000 sebagai dana investasi berjangka pada Koperasi BNI.

Lanjut Daulat, seolah hendak lebih meyakinkan setelah menyerahkan uangnya kepada para tergugat, maka Rahmat dan Agus Surya membuat ‘Perjanjian Bagi Hasil’ antara Koperasi BNI dengan para penggugat selaku investor. Ini sebagian diantaranya turut ditandatangani tergugat I selaku Kepala Kantor BNI Cabang Siantar.

“Namun setelah para penggugat menyerahkan uangnya sebagai investasi berjangka pada Koperasi BNI, ternyata apa yang dijanjikan Rahmat dan Agus Surya tentang jasa investasi adalah bohong besar. Justru modal penggugat juga tidak dikembalikan para tergugat,” paparnya.

Terkait dengan perkara ini, PS Siantar dalam putusan Nomor : 40/Pdt.G/2020/PN Pms tanggal  06 Desember 2020 telah memenangkan gugatan para penggugat dengan menghukum tergugat I, Dirut PT BNI dkk untuk membayar ganti kerguian kepada para penggugat total sebesar Rp 4.090.000.000, karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Terhadap putusan itu, para tergugat mengajukan banding, namun PT Medan dalam memutuskan untuk menolak banding dan menguatkan putusan PN Siantar. (Rel)