Kaji Ulang Pengangkatan 85 ASN Jadi Pj Kades di Humbahas, Ini Alasannya  

Ilustrasi.

Humbahas, Lintangnews.com |  Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas HKBP Nommensen Sumatera Utara, Janpatar Simamora menilai harus dikaji ulang pengangkatan 85 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) menjadi Penjabat Kepala Desa (Kades) yang hanya sementara untuk mengisi transisi.

Hal itu disampaikan Janpatar melalui pesan WhatsApp (WA), Jumat (15/4/2021). “Pertama, karena keputusan Bupati Dosmar Banjarnahor tidak sesuai kompetensi siapa ASN yang diangkat dan tidak dibebaskan dari jabatan,” ujar Janpatar.

Dijelaskan, dalam hukum adminitrasi negara jika mengacu ke surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4/SE/XI/2019 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, apabila terdapat PNS yang dipilih atau diangkat menjadi Kades atau Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

“Dipilih berarti bagi ASN yang mencalonkan diri dan menang sebagai Kades. Diangkat dapat dipahami ditujukan bagi ASN yang mengisi sisa masa jabatan Kades. Artinya, baik yang definitif maupun yang melanjutkan sisa masa jabatan sepanjang pejabatnya bersumber dari ASN,” ucap Janpatar.

Kemudian, pengangkatan ASN harus dapat memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kerja yang dipilih atau diangkat menjadi Kades atau Perangkat Desa diberikan oleh pejabat pengawas Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan.

Selain itu, lanjut Janpatar, jika mengacu pada Peraturan Pemeirntah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, Pj Kades dari ASN dibebaskan sementara. Karena tugas Pj Kades sama dengan Kades definitif yang tugasnya secara penuh mengurus Pemerintahan Desa (Pemdes).

“Sebaiknya ASN yang diangkat sebagai Pj Kades harusya dibebaskan sementara dari jabatan. Selain itu, harus dipahami bahwa ASN itu jabatan karier, Kades jabatan politik, maka sebaiknya tidak dicampuradukkan demi fokus kinerja,” imbuhnya.

Janpatar mengatakan, secara aturan tentu wewenang Bupati untuk mengangkat ASN yang hanya sementara untuk mengisi transisi. Namun dirinya melihat dalam keputusan Bupati Dosmar Banjarnahor tidak sesuai kompetensi siapa ASN yang diangkat dan tidak dibebaskan dari jabatan.

Lanjut dia, jika pun ada ASN yang diangkat menjadi Pj Kades harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai Pemdes dan visi misi membangun Desa. Karena hal ini didasarkan pada wewenangnya yang sama dengan Kades definitif.

“Artinya perlu dipikirkan aspek keadilannya, jika wewenangnya sama, maka semestinya kewajibannya juga sama, harus paham betul mengenai Desa yang dipimpinnya. Kalau hal itu tidak dijalankan, maka Pemdes rentan stagnan di bawah kepemimpinan Pj Kades dan hanya terkesan formal semata,” jelasnya.

Janpatar pun menegaskan, seharusnya Bupati jika ingin mengangkat ASN sebagaio Pj Kades harus melalui proses terlebih dahulu. Dia menilai, dalam filosofi membangun agar Desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis harus diisi orang yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Pemdes.

“Kalau dipimpin orang-orang yang tidak berkompeten, justru menghambat masa depan pembangunan Desa. Kalau Pj Kades diisi sembarangan, tanpa mempertimbangkan kompetensi, hal ini justru menimbulkan tanda tanya,”  tandasnya. (DS)