Disebut Cuti Sebagai Bupati Simalungun, JR Saragih Pimpinan Rapat Tanpa Mengundang Ketua DPRD

Lembaran undangan dan Bupati Simalungun, JR Saragih saat memimpin rapat tentang pemantapan Pilkada 2020 Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | JR Saragih disebut cuti sebagai Bupati Simalungun. Namun, justru memimpin rapat yang digelar di Posko Satgas Covid-19 Jalan Asahan Km 6, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Jumat (4/12/2020) kemarin.

“Bukannya, JR Saragij dibilang cuti sebagai Bupati Simalungun? Kok bisa pula memimpin rapat semalam,” ungkap salah seorang sumber melalui telepon seluler, Sabtu (5/12/2020).

Rapat ini digelar dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang akan dilaksanakan selama 3 hari lagi tepatnya, Rabu (9/12/2020) mendatang.

“Agenda rapat semalam di Posko Covid-19 itu terkait persiapan Pilkada. Seharusnya, JR Saragih komitmen dengan cutinya sebagai Bupati. Jangan cuti, tetapi pimpin rapat. Kalau cuti, berarti untuk sementara tidak sebagai Bupati,” jelas sumber.

Ironisnya, rapat yang digelar dalam rangka persiapan Pilkada 2020 itu, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani yang merupakan bagian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak diundang.

“Gak ada diundang Ketua DPRD Simalungun. Dan di undangan itu juga tidak ada tertulis. Makanya, gak hadir Ketua DPRD Simalungun pada rapat itu,” ucap sumber sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Sementara, pada undangan Nomor : 005/23135/1.3.1/2020, yang diundang rapat dalam rangka persiapan Pilkada 2020 diantaranya, Dandim 0207/SML, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri (PN), Ketua Bawaslu dan Ketua KPUD Simalungun. “Diundang hanya yang tertera di undangan itu saja,” beber sumber.

Selain itu, pada pelayanan digelar BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Simalungun baru-baru ini, JR Saragih juga hadir.

“Ada kegiatan BKKBN, JR Saragih hadir. Padahal, berita kemarin menyebutkan JR Saragih cuti,” terang sumber.

Timbul Jaya Sibarani saat ditemui, membenarkan tidak hadir pada rapat yang digelar di Posko Covid-19.

“Karena tidak ada diundang. Dan mengenai cuti, artinya tidak sebagai Bupati untuk sementara waktu. Maka, tidak semestinya memimpin rapat, sebelum masa cutinya berakhir,” ujar Timbul.

Ditanya kenapa tidak diundang? Ketua DPD Partai Golkar Simalungun ini mengaku tidak tau. Kendati demikian, sambung Timbul, sebagai perwakilan rakyat tetap melakukan pengawasan.

“Saya juga tidak tau kenapa tidak diundang. Sementara, kita sama-sama tau bahwa DPRD Simalungun merupakan Forkopimda. Tetapi, tidak apa-apa, meski tak diundang, kami dari DPRD Simalungun terus pro aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada hingga selesai,” jelas Timbul.

Dia menyampaikan, demi membangun dan lebih mensejahterakan masyarakat Simalungun, Bupati JR Saragih agar tidak berjalan dengan sendiri.

“Harusnya bersama-sama berjuang demi mensejahterahkan masyarakat Simalungun dan jika cuti, sebaiknya fokus terhadap cutinya,” papar politisi Golkar tersebut.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Simalungun, Akmal Siregar melalui pesan singkat, Jumat (4/12/2020) kemarin, menyampaikan kegiatan itu berlangsung di Nagori Baliju, Kecamatan Tanah Jawa.

“Pelayanan catatan sipil , kesehatan dan pelayanan kb di Nagori baliku kecamatan tanah jawa. Foto bapak bupati bersama jajaran dinas KB dan kader salam yang ditampilkan salam bangga kencana kb,” balas Akmal via pesan singkat.

Ketika disinggung pada foto itu seperti bentuk angka 4 dan mengenai Bupati sedang cuti, Akmal tak lagi menyampaikan balasan pesan singkatnya.

Sementara, Kabag Tapem Pemkab Simalungun, Edward Girsang saat dikonfirmasi melalui seluler, Minggu (6/12/2020) awalnya mengatakan kepada wartawan untuk memastikan informasi itu. “Bentar bang saya pastikan,” katanya.

Lalu, melalui pesan singkat, Edward menyampaikan, sepengetahuan pihaknya Bupati tidak sedang cuti.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Mangapul Purba menyebutkan JR Saragih cuti sebagai Bupati Simalungun.

“Iya cutilah,” kata Anggota DPRD Provinsi Sumut, Mangapul Purba saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Rabu (2/12/2020).

Mangapul memaparkan setelah JR Saragih cuti sebagai Bupati, PDI-Perjuangan Sumut menerbitkan surat tugas.

“Dia kan kader dan kepala daerah. Makanya agar netral, dia cuti. Karena, kalau masih Bupati harus netral,” tukasnya.

Diketahui, surat tugas untuk JR Saragih ditandatangani, Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Sumut dan Sekretaris, Soetarto. Dalam surat tugas Nomor : 97/ST/DPD.29-A/XI/2020 tanggal 26 November 2020, jabatan JR Saragih kader PDI-Perjuangan Simalungun/Bupati Simalungun.

“Definisinya, dia petugas partai. Kecuali dia tidak cuti, itu baru salah. Dan bisa cuti, itu ada diatur di PKPU dan pastinya surat tugas itu dari partai, jelas untuk pembekalan saksi,” terang Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilihan Umum) PDI-Perjuangan Sumut tersebut.

Namun, Mangapul Purba mengaku tidak tau berapa lama JR Saragih cuti sebagai Bupati Simalungun.

“Itu aku gak tau,” ucap mantan Ketua komisi I DPRD Simalungun tersebut sembari mengaku sedang menyetir mobil.

Saat ditanya, apakah surat keterangan cuti JR Saragih sudah disampaikan ke PDI-Perjuangan Sumut? Mangapul menjelaskan, peraturannya seperti itu.

“Mengenai bagaimana prosedurnya, kita serahkan ke dia dan berkoordinasi dengan penyelenggara supaya tidak terjadi segala pelanggaran-pelanggaran,” kata Mangapul.

Dia memastikan adanya surat tugas pada JR Saragih untuk berperan aktif dan bertanggung jawab memastikan dan memonitoring kesiapan dalam rekrutmen saksi di setiap tingkatan dengan kriteria saksi yang telah ditetapkan DPP partai. Sekaligus melakukan pembekalan saksi dengan tetap berkoordinasi dengan struktur partai mulai DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting di Simalungun. (Zai)