Disebut Komersilkan Lahan Kosong, Manajer KEK Sei Mangkei Bungkam Dikonfirmasi Wartawan  

Ketua Komisi I DPRD Simalungun, Histoni Sijabat dengan lahan KEK Sei Mangkei yang sudah ditumbuhi tanaman ubi kayu.

Simalungun, Lintangtnews.com | Manajer Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei berkedudukan di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, David Tobing melakukan aksi bungkam saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (18/9/2021).

Meski dirinya disebut telah mengkomersilkan puluhan hektar lahan kosong milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menjadi areal kebun ubi kayu (singkong) diduga tanpa persetujuan Manajer Holding PTPN III.

Menurut beberan dihimpun sebelumnya, David telah menyewakan lahan kosong di kawasan industri KEK Sei Mangkei kepada beberapa orang guna ditanami ubi kayu.

“Di beberapa titik lokasi itu telah berubah fungsi jadi lahan tanaman ubi kayu. Di antaranya di areal Gardu PLN di samping Tank Farm dan Dry Port ada beberapa orang yang menyewa,” imbuhnya.

Antar lain kepada marga Silitonga warga Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun mengelola sebanyak 3 hektare. Kemudian berinisial Kemis mengelola 5 hektar. Ada juga yang lainnya dengan luas lahan puluhan hektar.

Terpisah, Jumat (17/9/2021), Ketua Komisi I DPRD Simalungun, Histoni Sijabat mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak KEK Sei Mangkei guna dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Mengingat di kawasan industri KEK Sei Mangke itu, Pemkab Simalungun juga memiliki lahan. “Segera kita panggil, mengingat di kawasan itu ada juga lahan milik Pemkab Simalungun,” tegasnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini Komisi I DPRD Simalungun akan mempertanyakan yang menjadi dasar hukum Manajer KEK Sei Mangkei mengkomersilkan lahan BUMN kepada masyarakat.

“Yang jelas, berdasarkan apa Manajer menyewakan lahan kepada masyarakat untuk ditanami ubi. Apakah dampaknya itu nanti tidak mempengaruhi aktivitas di KEK Sei Mangkei. Kan ada pabrik disana, itu nanti kita telusuri,” imbuh Histoni.

Diketahui KEK Sei Mangkei dibawahi PTPN III Medan. “Kalau memang pribadi Manajer, itu sudah menyalahi. Kita siap memanggil guna RDP setelah informasinya A1 (akurat),” tukas Histoni. (Zai)