Labura, Lintangnews.com | DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD, Ali Tambunan dengan Pemkab Labura terkait penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) di Aula Sidang Paripurna DPRD setempat, Selasa (2/6/2020).
Dalam RDP itu, Ali Tambunan meminta data akurat pada Sekretaris Daerah (Sekda), Habibuddin Siregar yang ditanggapi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Jhon Ferry dan mengatakan, bansos telah dibagikan melalui Kantor Pos dan bank.
Menurutnya, penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial (Kemensos) berkisar 14 ribu lebih Kepala Keluarga (KK). Penerima BST per KK Rp 600 ribu selama 3 bulan yakni bulan April, Mei dan Juni 2020.
“Surat penerima BST ditandatangani Bupati, data yang diupload sebanyak 27 ribu KK lebih. Namun untuk saat ini menerima BST sebanyak 14 ribu lebih,” kata Jhon.
Untuk memenuhi kebutuhan BST, pihaknya mengirim kembali surat ke Kemensos dan ditandatangani Sekda dalam bentuk soft copy. “Ada perbedaan penerima bansos berbentuk kemasan karton bentuk sembako dari Provinsi dan Kabupaten kemasan plastik,” sebutnya.
Sementara Habibuddin Siregar mengatakan, dalam 1 tahun diminta data masyarakat miskin sebanyak 2 kali dan mengakui kesalahan tersebut. Data diperoleh berasal dari Kepala Dusun (Kadus), Kepala Lingkungan (Kepling), Kelurahan dan Desa.
Mendengar penjelasan Plt Kadinsos, Ali Tambunan mengatakan, data yang disebutkan dianggap tidak akurat, bahkan berkali kali diminta dari tahun 2014 tidak pernah diserahkan ke DPRD Labura.
“Kalian sebutkan data masyarakat miskin yang tidak benar. Jangan kalian berbohong soal data itu. Dari tahun 2014 DPRD minta data kurang mampu, tetapi sampai saat ini tidak ada. Jangan kalian pikir saya bodoh. Jangan kalian macam-macam soal data masyarakat miskin,” tegas Ali Tambunan dengan nada tinggi.
Dirinya juga meminta, pemberian bansos ini jangan dipolitisi dan pilih kasih. Ali Tambunan minta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bansos yang akurat.
“Tupoksi kita sebagai wakil rakyat di parlemen wajib turut serta memikirkan semua bentuk bantuan untuk masyarakat di Labura. Kami meragukan data penerima bansos tak tepar sasaran dan pilih kasih. Justru itu kami undang RDP sebagai tindak lanjut dan menyahuti dan memperjelas supaya masyarakat tidak bertanya-tanya soal bansos,” tandas Ali Tambunan. (Sofyan)
