DPRD Siantar Diminta Gelar RDP Pengangkatan Dirut Perumda Tirtauli Periode 2022-2027

Ketua Perkumpulan Sumut Watch, Daulat Sihombing dan Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtauli periode 2022-2027.

Siantar, Lintangnews.com | Ketua Perkumpulan Sumut Watch, Daulat Sihombing, meminta  DPRD Kota Siantar secara proaktif menggunakan hak politiknya untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), guna meminta keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota, Susanti Dewayani terkait pengangkatan Zulkifli Lubis menjadi Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtauli periode 2022-2027.

Permintaan tersebut secara resmi disampaikan Daulat yang juga berprofesi Advokat Peradi ini melalui Surat No. 57/SW/VIII/2022, tertanggal 3 Agustus 2022, tembusannya dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Utara, Plt Wali Kota Siantar dan seluruh Fraksi DPRD Siantar.

Ada pun alasan permintaan RDP itu menurut mantan Hakim Adhoc Pengadilan Negeri (PN) Medan periode 2006-2016 ini, karena dianggap penting dan mendesak.

“Sebab ini menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang Plt Wali Kota yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan kota, secara khusus tata kelola perusahaan daerah atau perusahaan umum daerah,” kata Daulat, Senin (8/8/2022).

Daulat juga mereview keputusan Susanti tentang pengangkatan kembali Zulkifli Lubis menjadi Dirut Perumda periode 2022-2027, dengan keputusan nomor : 800/645/VII/WK-THN 2022, tertanggal 15 Juli 2022.

Keputusan itu menurut Daulat, keliru dan salah. Karena pasal 14 ayat 1, 2 dan 7 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara tegas menyatakan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Dalam penjelasan pasal 14 ayat 7, yang dimaksud dengan keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan  perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerinta”. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.

Daulat menjelaskan, surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor “ 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Plh dan Plt Walo Kota dalam aspek kepegawaian, poin 3 huruf b, juga mengatur : Pertama, apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/ terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintahan di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Plh atau Plt.

Kedua, Plh dan Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

Ketiga, Plh dan Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/ atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.

Keempat, Plh dan Plt memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/ atau tindakan selain keputusan dan/ atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.  Berdasarkan itulah,

Daulat berpendapat, keputusan Susanti terkait pengangkatan kembali Zulkifli Lubis merupakan keputusan atau tindakan yang melampaui kewenangan.

Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2014 tentang BUMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Siantar Nomor 3 Tahun 2020 tentang PDAM Siantar,  menurut aktivis NGO/ Ornop sejak orde baru ini, mengatur bahwa pengangkatan Direksi secara periodesasi bersifat paket atau kolektif kolegial dan tidak bersifat perseorangan atau individual.

Pasal 60 ayat 3 PP Nomor 54 Tahun 2014, secara tegas menyatakan jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah paling sedikit 1 orang dan paling banyak 5 orang.

Terakhir pasal 59 ayat 2 PP Nomor 54 Tahun 2014 dan pasal 50 ayat 1 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, menyatakan bahwa ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, tetapi ketentuan itu menurut  Daulat,bersifat paket atau kolektif kolegial dan tidak bersifat perseorangan atau individual.

“Berdasarkan alasan itulah, pengangkatan kembali secara perseorangan dan individual Zulkifli Lubismenjadi Dirut Perumda Tirtauli melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku,” tandas Daulat.

Mantan Staf Ahli Wali Kota Siantar ini mengisyaratkan, permintaan RDP yang dilayangkannya ke DPRD tidak perlu ditafsirkan secara apriori, karena motifnya semata- mata adalah warning kepada Plt Wali Kota agar waspada dengan lingkaran politik dan lingkaran birokrasinya yang memberikan advis hukum secara keliru dan salah. (Rel)