DPRD Siantar Temukan Pasien OTG Selama 12 Hari dan Hasil Swab Belum Keluar

Sejumlah anggota DPRD Siantar dari Komisi I melakukan kunjungan ke rumah singgah pasien OTG.

Siantar, Lintangnews.com | Komisi I DPRD Kota Siantar melakukan kunjungan ke rumah singgah pasien Orang Tanpa Gejala (OTG).

Kedatangan sejumlah anggota dewan itu untuk melihat kesiapan Tim Gugus Tugas Percepatan (GTPP) Covid-19 Kota Siantar dalam menghadapi pasien yang reaktif. Dalam kunjungan itu, Komisi I menemukan sejumlah persoalan yang dihadapi pasien.

“Salah satunya, ada pasien OTG selama 12 hari dan hasil swabnya belum sampai atau keluar. Itu kan sudah terlalu lama, kita tau dia sebenarnya positif atau negatif pasca dinyatakan reaktif,” sebut Ketua Komisi I, Andika Prayogi Sinaga melalui Boy Iskandar Warongan selaku Wakil Ketua.

Menurut Boy, hasil swab terlalu lama keluar dinilai dapat membuat masalah baru nantinya. “Kalau lah nanti hasilnya negatif, kan bisa saja selama disitu menjadi terkontaminasi dengan pasien lain. Lalu kalau pasien hasilnya positif, maka akan berpotensi menularkan pada pasien reaktif yang belum keluar hasil swabnya,” terangnya, Selasa (30/6/2020).

Disampaikan Boy, hal ini akan dipertanyakan Komisi I kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) nantinya. “Kita akan tanyakan ini nantinya kenapa terlalu lama,” ujar politisi PAN ini.

Selain itu, sambung Boy, Komisi I juga akan mempertanyakan kepada Dinkes tentang nasib pegawai Puskesmas yang ditugaskan merawat pasien di rumah singgah.

“Jadi mereka (pegawai Puskesmas) tak tau kalau dapat uang lembur atau tidak.  Mereka hanya tau ditugaskan merawat pasien OTG. Itu juga akan pertanyakan pada Dinkes,” sebut Boy.

Diceritakannya, usai lakukan kunjungan ke rumah singgah pasie OTG, Komisi I mengunjungi kantor Lurah Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba terkait adanya pengaduan warga soal penerimaan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Ada warga yang tidak bisa mendapatkan bantuan, padahal telah memiliki kupon dan nama telah sesuai. Hanya selisih di Nomor Induk KTP (NIK) dan pastinya rakyat dikorbankan akibat hal ini. Hal tersebut juga akan kita tanyakan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A),” ujarnya.

Lanjut Boy, setelah dikroscek ke pihak Kelurahan, kejadian itu benar adanya dan terjadi pada seorang warga di Pondok Sayur. “Padahal yang namanya bantuan dan kita tau ini hanya kesalahan administrasi, kan nggak boleh terlalu kaku,” tandasnya. (Elisbet)