Dukung Program Wajib Belajar, LRKRI Ajukan Surat RDP ke DPRD Batubara

Ketua LRKRI Batubara, Jasmi Harahap.

Batubara, Lintangnews.com | Jasmi Harahap selaku Ketua Dewan Pengurus Nasional Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia (LRKRI) Kabupaten Batubara mengajukan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Komisi III DPRD Batubara.

Surat diterima Marsulina S selaku Sekertaris Umum DPRD Batubara pada tanggal 20 Juni 2020 dan diteruskan ke staf Komisi III, Sukma. Selanjutnya akan ditentukan jadwal pertemuan dengan LRKRI Batubara.

Surat ini juga ditembuskan ke Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumatera Utara, DPRD Sumut, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Gubernur Sumatera Utara, Bupati Batubara dan Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Asahan.

“Kita berharap, dengan adanya RDP ini kiranya DPRD Batubara membantu pemerintah untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun dan menghindari siswa-siswi putus sekolah akibat belum bisa melunasi uang sekolah,” papar Jasmi, Senin (29/6/2020) kepada wartawan di kantornya di Limapuluh.

Dia menambahkan, agar DPRD Batubara melakukan pengawasan tata kelola pemerintah dalam bidang pendidikan.

Sesuai pemberitaan di media massa mengenai, salah seorang siswi SMK Swasta II Taman Ilmu Kedai Sianam, Indah Andira pada tanggal 8 Juni 2020 disuruh pulang dan tidak dapat mengikuti ujian. Ini karena dirinya belum melunasi uang sekolah selama kurang lebih 3 bulan dan uang ujian.

Dengan kejadian itu, Jasmi Harahap berharap, Komisi III DPRD Batubara untuk ikut campur dan segera mengambil kebijaksanaan dalam membantu program pendidikan pemerintah, khususnya nasib para siswa-siswi dalam belajar menempuh pendidikan. Termasuk mempersiapkan masa depan generasi muda di Indonesia. (Wellas)