Taput, Lintangnews.com | RSUD Tarutung sebagai salah satu Rumah Sakit (RS) rujukan penanganan Covid-19 (Virus Corona) untuk daerah Tapanuli Raya, namun belum memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai, termasuk perhitungan jarak dengan ibukota Provinsi apabila jalan darat butuh waktu 6-7 jam.
Hal ini menjadi pertimbangan perlunya alat-alat laboratorium di RSUD Tarutung, sehingga pemeriksaan swab test dapat lebih cepat.
“Kita berharap dukungan pemerintah pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana sebagai rumah sakit rujukan Covid-19. Kita juga sedang membangun beberapa ruangan tambahan isolasii dan sedang persiapkan anggaran untuk sarpras seandainya tidak ada bantuan dari pemerintah atasan,” sebut Nikson.
Hal ini disampaikan Bupati Taput saat sebagai narasumber di acara talkshow yang diadakan MNC Tri Jaya Network secara live streaming dengan topik ‘Polemik PSBB, Mudik dan Bansos’. Narasumber pada kegiatan itu, Staf Khusus Wakil Presiden Ikshan, Abdullah, Wali Kota Kendari, Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota, Bandung, Bupati Bogor dan Wakil Bupati Kebumen.
Nikson memaparkan, beberapa langkah yang telah dilaksanakan Pemkab Taput dalam penanganan Covid-19 seperti himbauan untuk tidak mudik, wajib pakai masker, membuat posko perbatasan kabupaten dan juga desa termasuk pemberian bantuan maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Walaupun belum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejak bulan Maret kita sudah buat posko di perbatasan Kabupaten dengan pengawasan melekat bersama TNI dan Polri,” tukas Bupati.
Pihaknya juga sedang mempersiapkan tempat karantina per Kecamatan bagi masyarakat yang terpaksa harus pulang kampung dan mereka wajib isolasi mandiri.
“Kita juga petakan mahasiswa asal Taput yang tidak mudik akan diberikan bantuan. Demikian juga sebaliknya, kita memberikan bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari luar Taput yang tidak pulang kampung,” tambah Bupati.
Menanggapi pembahasan para Kepala Daerah, Staf Khusus Wapres menjelaskan , agaimana kebijakan pusat dapat dijalankan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
“Perhatian kita fokus pada dampak sosial dari pandemi ini agar jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan,” ucap Ikshan. (Pembela)
