Evaluasi Pemilu 2019, Pengawasan Politik Uang Dinilai Tak Maksimal di Siantar

Kegiatan evaluasi fasilitasi kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019 yang dilaksanakan KPUD Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Seluruh pihak mulai dari penyelenggara, partai politik (parpol), media dan masyarakat diminta konsisten dalam menolak money politik atau politik uang.

“Kondisi yang kita lihat di Pemilihan Legislatif (Pileg) kemarin, ada yang memberikan uang Rp 300 ribu dan Rp 100 ribu tidak ditindak. Masyarakat masih melihat uang bukan melihat kualitas dari calon” ungkap Elli Rajagukguk pengurus Partai Demokrat Siantar saat acara kegiatan evaluasi fasilitasi kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019 yang dilaksanakan KPUD Siantar, Selasa (20/8/2019).

Ia menuturkan dalam rangka evaluasi pesta demokrasi 2019 ini, penyelenggara Pemilu khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Siantar bekerja sesuai aturan dan tak pandang bulu.

“Sehingga tercipta demokrasi yang berkualitas,” ucapnya diamini sejumlah utusan partai yang hadir dalam acara tersebut.

Ditambahkan Sekretaris Partai Golkar Siantar, Marli Surya Tama, untuk evaluasi Pemilu 2019, sisi pengawasan dari Bawaslu Siantar perlu diperketat.

“Ada beberapa Calon Legislatif (Caleg) yang membuat Alat Peraga Kampanye (APK) di zona terlarang. Memang Caleg itu bayar pajak, tapi tidak sesuai apa yang disepakati sebelumnya. Disini tidak ada ketegasan dari Bawaslu,” terang Marli.

Hal senada juga disampaikan salah seorang jurnalis lokal, Imran Nasution, jika pengawasan yang dilakukan Bawaslu Siantar tidak maksimal padahal berbagai pelanggaran ditemukan di masyarakat, mulai dari money politik dan pemasangan APK tak sesuai aturan.

“Banyak sekali pembiaran, dan itu jelas. Walaupun ada temuan, penyelenggara seolah tak serius menindaklanjuti,” pungkasnya.

Komisioner KPUD Siantar Divisi Partisipasi Masyarakat, SDM dan Sosialisasi, Nurbaiyah Siregar sebelum menutup acara menyampaikan, masukan dari utusan parpol dan wartawan nantinya akan menjadi rekomendasi ke KPU RI.

“Selain persoalan money politik dan APK, usulan yang datang di rapat ini akan menjadi catatan kami untuk disampaikan nantinya,” ujarnya.

Diakuinya, aturan larangan pemasangan APK menjadi polemik di tengah para Caleg. “Catatan ini untuk menampung, supaya pasilitasi kampanye kedepannya bisa membantu dan memperbaiki dengan semangat melayani,” tandasnya.

Ditambahkan Komisioner lainnya. Jaffar Siddik Saragih, kegiatan ini menjadi masukan bagi parpol dan menentukan karena adanya saran-saran.

“Sangat kita sayangkan, Pemko Siantar tak hadir dalam acara ini. Padahal pembahasan soal zona kampanye sangat urgent (penting). Sehingga mungkin nanti bisa dijadwalkan duduk bersama antara DPRD, parpol dan Pemko Siantar untuk menentukan zona-zona pemasangan APK ini,” tutupnya sembari sampaikan kesuksesan pemilu, bukan hanya tugas penyelenggara, namun parpol, insan pers dan kalangan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan evaluasi ini, Daniel Dolok Sibarani selaku Ketua KPUD Siantar bersama komisioner lainnya, Syafii Siregar Ketua Bawaslu Siantar, para utusan parpol dan sejumlah jurnalis. (Elisbet)