Ferry Sinamo: Menaikan Tarif untuk Menyehatkan PDAM Tirtauli, Anak Kecil Juga Bisa

Anggota DPRD Siantar, Ferry SP Sinamo.

Siantar, Lintangnews.com | Usai rapat paripurna pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perumda, DPRD Siantar menduga, ada sinyal akan terjadi kenaikan tarif air minum.

“Setelah saya cermati, tentang Ranperda perubahan PDAM yang disampaikan Wali Kota Siantar, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,” ucap Ferry SP Sinamo selaku anggota DPRD Siantar, Selasa (20/10/2020).

Menurut Ferry, Ranperda yang diajukan untuk dibahas DPRD Siantar menjadi Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Apalagi ada draf Ranperda menyatakan penyesuaian tarif air secara otomatis dan itu tertera pada Bab XVIII tentang tarif.

“Kalau Perda perubahan status PDAM Tirtauli kita sahkan menjadi Perumda, jadi bisa suka-suka menaikkan tarif air. Itu sinyal kuat yang kita baca,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Siantar ini.

Lanjutnya, kondisi PDAM Tirtauli memang tidak sehat dan itu diketahui Komisi II saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Namun, kalau untuk menyehatkan PDAM dengan menaikkan tarif, kata Ferry sangat tidak tepat dan pasti ditentang masyarakat sebagai pelanggan.

“Kalau untuk menyehatkan PDAM dengan menaikkan tarif, anak kecil juga bisa. Tetapi, kebijakan itu jelas sangat tidak pro rakyat. Bahkan, saya memprediksi rakyat akan demo menolaknya,” sebut mantan Dewan Pengawas PDAM Tirta Uli ini.

Dia menuturkan, khusus untuk tarif saat ini lebih mahal dari tarif PDAM Tirtanadi Kota Medan. yang biayanya hanya Rp 3.500 per meter. Sedangkan untuk PDAM Tirauli sebesar Rp 3.800 per meter.

“Kota Medan saja yang mengolah air limbah menjadi air bersih bisa murah. Kita di PDAM Tritauli malah lebih mahal? Padahal, air kita bersumber dari alam yang tak perlu banyak diolah supaya lebih berkualitas. Tetapi mengapa pendapatan asli daerah PDAM Tirta Uli minim?,” tuturnya politisi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut Ferry bertanya, apakah draf yang diusulkan kepada DPRD sudah dikaji secara akademi. Untuk itu, Pemko Siantar terlalu tergesa-gesa mengajukan draf perubahan status PDAM Tirtauli. Karena, kalau disahkan tentu berpotensi menyusahkan rakyat.

Kemudian, anehnya lagi, jumlah pelanggan dikatakan bertambah menjadi 70.000 pelangan tetapi pendapatan malah menurun. Sehingga, perlu dipertanyakan bagaimana pengelolaan PDAM Tirtauli tersebut.

Sejatinya, upaya yang dilakukan Direksi agar PDAM Tirtauli menjadi sehat dan bisa memberi kontribusi kepada kas Pemko Siantar, harus melakukan pengkajian apakah ada kebocoran keuangan atau ada kebocoran dari produksi air itu sendiri.

“Kita memang akan membahas draf yang sudah diajukan pasal per pasal. Namun kalau memang merugikan rakyat dan ada upaya menaikkan tarif air, kita tentu akan tolak,” ujarnya. (Elisbet)