Meliput Kerusuhan, Jurnalis Ibarat di Tengah Antara Telenan dan Pisau

Diskusi bertema Omnibus Law In My Eyes.

Medan, Lintangnews.com | Karya seorang fotografer memang menimbulkan banyak makna atau sudut pandang, bahkan tidak jarang menuai pro dan kontra.

Salah satu contohnya jepretan Dedi Sinuhaji saat meliput unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Medan pada Kamis (8/10/2020) lalu.

Foto kerusuhan antara demonstran dengan polisi di kantor DPRD Sumatera Utara yang diunggah di akun Facebook pribadinya menuai komentar tidak sedap dari akun milik Ambarita. Dedi dituding sengaja mengabadikan momen kericuhan yang hanya menitik beratkan kepada salah satu pihak.

Komentar itu dengan cepat mendapatkan respon dari akun lainnya. Dikarenakan media sosial (medos) tidak efektif membahas visual jurnalitik, Dedi menyarankan agar pembahasan dibuat dalam bentuk diskusi sekaligus pameran foto.

“Dalam komentarnya, Ambarita menyebutkan visual yang saya buat framingnya berat sebelah, dan ada cerita apa dibalik foto itu,” kata Dedi membuka diskusi bertema Omnibus Law in my eyes yang menghadirkan narasumber yakni Darma Lubis dan Ambarita di Literacy Coffee, Jalan Jati II Medan, Minggu (18/10/2020) malam.

“Karena persoalan ini lah kita berkumpul di diskusi dan pameran foto ini. Semoga dapat mencerahkan kita semua bagaimana melihat visual dari sudut pandang jurnalistik,” tambah Dedi.

Menanggapi komentar Ambarita, Dedi menceritakan, waktu unjuk rasa 8 Oktober pecah, dia berada tepat di barisan polisi. Sehingga dia hanya bisa mengambil gambar pada posisi tersebut. Menurutnya, memilih bertahan di situ adalah salah satu strategi paling aman untuk menyelamatkan diri.

Usai meliput, hasil jepretan kerusuhan itu dikirim ke kantor medianya. Setelah dipublis, kemudian dia memposting di akun medsos pribadi. Tak lama Ambarita memberi komentar terkait hasil jepretannya.

“Karena sebagai pewarta foto, saya menjawab komentar Ambarita dari sudut pandang framing visual, dan menegaskan foto itu sudah berimbang. Alasannya, pada visual itu saya sudah memberikan fram yang seimbang. Antara demonstran sedang melakukan pelemparan batu dan setengahnya lagi polisi yang sedang bertahan. Secara visual foto ini sudah berimbang,” tegas pewarta foto yang bekerja di European Pressphoto Agency (EFA) itu.

Dedi juga menjelaskan, dalam situasi kerusuhan unjuk rasa, jurnalis tulis maupun foto berada pada posisi dilema. Dilematisnya seperti apa? jika diibaratkan seperti telenan dan pisau. Andaikata polisi sebagai telenan dan demontrans adalah pisaunya, maka jurnalis berada di tengah yang akan dipotong, begitu juga sebaliknya.

“Kenapa saya bilang seperti itu, karena keberadaan kami (jurnalis) selalu dianggap salah. Berada di pihak demonstran dianggap bagian dari pemerintah, di pihak polisi dianggap mata-mata demonstran. Berada di antara dua kubu ini jurnalis berpotensi terkena imbasnya, kena gas air mata dan lemparan batu,” ucapnya.

Lanjut Dedi, berdasarkan pengalaman itu lah dia lebih cendrung mengambil posisi di balik polisi, meskipun di situ rentan juga terkena tindak kekerasan. Alasannya, jika terjadi kekerasan atau intimidasi yang dilakukan polisi, maka dia tau kemana akan menuntutnya.

“Tetapi kalau di dekat massa aksi dan mendapat tindakan kekerasan, kami tidak tau menuntutnya pada siapa. Bisa dipastikan semua ketua kelompok massa akan buang badan,” jelas staf yang sudah berkarir di EFA sejak 2016 silam ini.

Sementara Ambarita menyebutkan, dirinya memang melihat karya Dedi tidak dari sudut estetik, karena menurutnya estetik itu lebih subjektif.

“Bagi saya tidak terwakilkan moral publiknya ketika melihat foto itu. Jadi tujuan teman-teman jurnalis ini memang mengambil spot untuk chaosnya saja. Sementara, kita harapkan jangan ada yang chaos,” ucapnya sembari mengatakan di situlah mungkin peran kawan-kawan terlepas pandangan politik dan lainnya bahwa segala sesuatu bisa dihindari.

“Mohon maaf, saya cuma melihat dari 2 sudut pandangan itu. Tetapi, framingnya tetap kekerasan, sehingga melupakan hal subtansi yaitu Omnibus Law dan ini tidak dimunculkan. Maksud saya, keberimbangan itu bukan dari sudut estetik atau etika saja. Namun moral publiknya, ayo loh diceritakan juga,” sambung pria yang mengaku sebagai alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan itu.

Narasumber lain, Darma Lubis mengatakan, tidak bisa berkomentar banyak tentang Omnibus Law, karena dia mengaku belum membaca bahkan melihat drafnya. Hanya saja kalau melihat beberapa hasil jepretan Dedi dalam pameran, dia menangkap adanya kemarahan-kemarahan rakyat Indonesia.

“Yang saya mau bilang, demonstrasi kali ini seperti tidak ada koordinasi antara kelompok-kelompok, baik itu buruh, mahasiswa, pelajar ataupun lainnya. Sehingga, kalau dikatakan aksi tersebut mudah dipecah, mudah diprovokasi, mudah terjadi chaos, jawabannya iya,” ujar mantan wartawan senior tersebut.

Darma melanjutkan, di satu sisi dirinya sepakat dengan yang dikatakan Ambarita terkait framing. Karena menurutnya, kerja-kerja pewarta foto itu memang membuat framing yang kemudian disajikan dalam bentuk visual.

“Yang diframing adalah apa yang dia (pewarta foto) lihat. Jika yang terjadi di depan mata kerusahan, ya itulah yang diframingnya. Dan watawan atau pewarta foto itu sebenarnya hanya penyambung lidah saja. Dia menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan target yang mau disasar, misal dalam hal ini pemerintah,” tegas pria yang sampai saat ini masih aktif di organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini. (Rel)